Oktiani Endarwati
IDXChannel - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J Rachbini, menyampaikan keprihatinan atas utang pemerintah yang semakin berat. Dia mengatakan, warisan utang Presiden Jokowi kepada presiden berikutnya bisa lebih Rp10.000 triliun.
Dia mencatat, utang yang menjadi tanggungan pemerintah bukan hanya di APBN sebesar Rp6.527 triliun, tetapi juga utang BUMN sebesar Rp2.143 triliun. Utang BUMN keuangan sebesar Rp1.053,18 triliun dan BUMN non keuangan sebesar Rp1.089,96 triliun. Jadi total utang pemerintah pada masa Presiden Joko Widodo sekarang sebesar Rp8.670 triliun.
"BUMN juga diminta dan dibebani tugas untuk pembangunan infrastruktur. Kalau gagal bayar atau bangkrut harus ditanggung APBN, sehingga menjadi bagian dari utang pemerintah. Warisan utang Presiden Jokowi kepada presiden berikutnya bisa lebih Rp10.000 triliun," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (24/6/2021).
Didik melanjutkan, apabila utang yang berat ini dibiarkan maka konsekuensinya APBN akan lumpuh terkena beban utang dengan pembayaran bunga dan utang pokok yang sangat besar. APBN bisa menjadi pemicu krisis ekonomi.
"Kalau 20 tahun lalu krisis 1998 dipicu oleh nilai tukar, maka sekarang bisa dipicu oleh APBN yang berat digabung dengan krisis pandemi karena penanangan yang salah kaprah sejak awal. Jadi, gabungan dari kedua faktor itu potensial memicu krisis," tuturnya.
