Menurut Ima, pemerintah bisa dapat lebih fokus untuk menyelesaikan proyek-proyek yang sudah berjalan, sehingga bisa memiliki target rampung yang lebih cepat sebelum pergantian kepemimpinan.
"Pemerintah bisa mengoptimalkan penyelesaian PSN, lalu kemudian melakukan mitigasi risiko, sampai kemudian bisa menentukan status, apakah kemudian bisa dilanjutkan atau bisa dilepaskan status PSN apabila masih terdapat kendala untuk realisasinya," kata Ima.
Sebab sambungnya, pemerintah bisa cukup mudah untuk mengidentifikasi mana saja proyek-proyek yang kurang diminati oleh investor dan mana yang tidak. Mengingat masalah pendanaan menjadi faktor kunci untuk menyelesaikan proyek tersebut.
"Tahun 2023 dan 2024 ini menjadi tahun kritikal bagi pemerintah untuk mengevaluasi mana saja proyek PSN yang memang bisa dilanjutkan tahun berikutnya 2024 atau tidak," ujar Ima.