Raka Dwi Novianto
Jokowi pun kembali menyindir pemerintah pusat dan daerah khususnya BUMN agar dapat membelanjakan produk dalam negeri. "Ini kan sekali lagi kita ini kan orang pintar-pintar tapi melakukan hal yang sangat bodoh sekali, maaf," tegasnya.
Jokowi pun meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mengawal dan mengawasi pemerintah pusat dan daerah dalam membelanjakan anggaran.
"Saya minta ini betul-betul berhasil sehingga bisa men-triger pertumbuhan ekonomi, growth kita menjadi tambah lapangan kerja kita menjadi semakin banyak karena kita beli-beli produk-produk produksi dalam negeri," jelasnya.
Dia pun menyebut jika ada pabrik kecil yang biasanya melayani kapasitas 1000, ketika ada pesanan Pemda dan Pemerintah Pusat sebesar 10.000, maka pabrik tersebut bisa ekspansi dan memperluas pabriknya. Hal itu menurut Jokowi dapat mendorong pertumbuhan industri.
“Artinya pasti juga tambah tenaga kerja, pasti dia akan investasi, enggak usah cari investor-investor dari luar kalau ini berkembang. Artinya APBN APBD bisa men-triger investasi, bisa membuka lapangan pekerjaan," ujarnya. (FRI)
