AALI
9800
ABBA
188
ABDA
0
ABMM
2360
ACES
780
ACST
170
ACST-R
0
ADES
7375
ADHI
815
ADMF
8100
ADMG
177
ADRO
2970
AGAR
318
AGII
1950
AGRO
765
AGRO-R
0
AGRS
122
AHAP
57
AIMS
254
AIMS-W
0
AISA
152
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1640
AKRA
1060
AKSI
294
ALDO
855
ALKA
294
ALMI
292
ALTO
228
Market Watch
Last updated : 2022/06/24 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
544.03
0.56%
+3.01
IHSG
7042.94
0.64%
+44.67
LQ45
1018.99
0.57%
+5.77
HSI
21719.06
2.09%
+445.19
N225
26491.97
1.23%
+320.72
NYSE
14402.12
0.34%
+49.32
Kurs
HKD/IDR 1,889
USD/IDR 14,845
Emas
873,761 / gram

Kasus Mafia Tanah Kawasan Margasatwa, Kejaksaan Periksa Tiga Eks Kepala BPN Langkat

ECONOMICS
Wahyudi Aulia Siregar
Jum'at, 14 Januari 2022 07:53 WIB
Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumut memeriksa tiga mantan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Langkat.
Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumut memeriksa tiga mantan Kepala Kantor BPN Kabupaten Langkat. (Foto: MNC)
Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumut memeriksa tiga mantan Kepala Kantor BPN Kabupaten Langkat. (Foto: MNC)


IDXChannel - Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memeriksa tiga mantan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Langkat terkait kasus dugaan mafia tanah pada alih fungsi kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading, Langkat, Sumatera Utara. 

Ketiga mantan Kepala Kantor BPN Langkat itu adalah DH (2002-2004), SMT (2012) dan KS (2015). Mereka diperiksa secara marathon sejak 10 Januari 2022 lalu bersama dua orang lainnya berinisial R dan AH. 

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara IBN Wiswantanu melalui Kasi Penkum Yos A Tarigan, mengatakan ketiga mantan Kepala Kantor BPN Langkat berikut dua orang lainnya itu diperiksa sebagai saksi guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi terkait kawasan margasatwa tersebut. 

Pemeriksaan saksi-saksi ini dilakukan guna menindaklanjuti perintah Jaksa Agung Republik Indonesia terkait Pemberantasan Mafia Tanah. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara juga telah langsung mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

"Pemeriksaan saksi-saksi ini untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perambahan Kawasan Suaka Margasatwa di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang yang berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Bahwa awalnya Penyelidikan dilakukan berdasarkan Surat Perintah yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor: Print-26/L.2/Fd.1/11/2021 tanggal 15 November 2021," kata Yos. 

Selanjutnya Kejati Sumut secara resmi kemudian telah meningkatkan kasus dugaan korupsi di kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading ke tahap penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor Print-16/L.2/Fd.1/11/2021 tanggal 30 November 2021. 

Karena diatas Kawasan tersebut telah diubah menjadi perkebunan sawit dengan luas hektare yang ditanami pohon sawit sebanyak 28.000 pohon, kemudian di atas tanah tersebut juga telah diterbitkan 60 Sertifikat Hak Milik atas nama perorangan.

"Yang mana setelah dilakukan pemeriksaan permintaan keterangan dan dokumen terkait, ternyata lahan tersebut hanya dikuasai oleh 1 orang yang diduga sebagai mafia tanah dengan modus menggunakan nama sebuah Koperasi Petani yang seolah-olah sebagai pemilik lahan dan mengelola perkebunan sawit tersebut," kata Yos.

Sebagai informasi, lanjutnya adapun luas keseluruhan lahan dimaksud mencapai 210 Hektare (Ha) dan ditanami pohon sawit sebanyak 28 ribu pohon. Seharusnya lahan tersebut difungsikan sebagai kawasan hutan bakau (Mangrove). (TIA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD