AALI
9875
ABBA
324
ABDA
6600
ABMM
1435
ACES
1270
ACST
192
ACST-R
0
ADES
3410
ADHI
835
ADMF
7625
ADMG
182
ADRO
2270
AGAR
348
AGII
1400
AGRO
1250
AGRO-R
0
AGRS
157
AHAP
69
AIMS
362
AIMS-W
0
AISA
174
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1115
AKRA
795
AKSI
705
ALDO
1300
ALKA
304
ALMI
288
ALTO
242
Market Watch
Last updated : 2022/01/24 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
507.87
-1.14%
-5.85
IHSG
6655.17
-1.06%
-71.21
LQ45
949.49
-1.07%
-10.27
HSI
24656.46
-1.24%
-309.09
N225
27588.37
0.24%
+66.11
NYSE
16397.34
-1.6%
-266.43
Kurs
HKD/IDR 1,840
USD/IDR 14,343
Emas
847,156 / gram

Kejagung Taksir Proyek Satelit Kemenhan Rugikan Negara Rp500 M

ECONOMICS
Erfan Maruf
Sabtu, 15 Januari 2022 10:00 WIB
Kejaksaan Agung memperkirakan proyek satelit komunikasi pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pada 2015-2016 merugikan negara Rp500 miliar.
Kejagung Taksir Proyek Satelit Kemenhan Rugikan Negara Rp500 M (FOTO: MNC Media)
Kejagung Taksir Proyek Satelit Kemenhan Rugikan Negara Rp500 M (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Kejaksaan Agung memperkirakan proyek satelit komunikasi pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pada 2015-2016 merugikan negara Rp500 miliar.

"Jadi indikasi kerugian negara yang kita temukan hasil dari diskusi dengan rekan-rekan auditor, ini kita perkirakan uang yang sudah keluar sekitar Rp500 miliar lebih dan ada potensi. Karena kita sedang digugat di arbitrase sebesar 20 juta USD," kata Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Ardiansyah,  dalam konpers di Kejaksaan Agung, Sabtu (15/1/2022). 

Dia menjelaskan, nilai Rp500 miliar tersebut diperuntukan untuk membayar biaya sewa Avanti sebesar Rp491 miliar, kemudian untuk biaya konsultan sebesar Rp18,5 miliar. Selanjutnya untuk biaya Arbitrase Navajo senilai Rp4,7 miliar.

"Nah ini yang masih kita sebut potensi ya, karena ini masih berlangsung dan kita melihat bahwa timbulnya kerugian atau pun potensi sebagaimana tadi yang disampaikan di persidangan Arbitrase ini," jelasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah memeriksa 11 orang sebagai saksi atas perkara proyek pembuat dan penandatangan kontrak satelit komunikasi pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2015-2016. Kasus ini sendiri sudah naik pada tahap penyidikan.

"Saya sampaikan ada 11 orang yang kita periksa, ada dari pihak swasta murni maupun dari saksi-saksi di Kemenhan. Nah ini baru 11 orang, tetapi tentunya jaksa juga selain dari pemeriksaan ini juga menguatkan dari alat bukti surat ya," kata Febrie. 

Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan, kejadian ini bermula ketika pada 19 Januari 2015, Satelit Garuda l telah keluar orbit dari Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur. Dengan demikian, terjadi kekosongan pengelolaan oleh Indonesia.

Berdasarkan peraturan International Telecommunication Union (ITU), kata Mahfud, negara yang telah mendapat hak pengelolaan akan diberi waktu tiga tahun untuk mengisi kembali slot orbit. Jika tak dipenuhi, hak pengelolaan slot orbit akan gugur secara otomatis dan bisa digunakan negara lain.

Untuk mengisi kosongnya pengelolaan slot orbit itu, Kemkominfo memenuhi permintaan Kemhan untuk mendapatkan hak pengelolaan. Hal itu bertujuan untuk membangun Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan). 

Kemhan kemudian membuat kontrak sewa Satelit Artemis yang merupakan satelit sementara pengisi orbit milik Avanti Communication. Kontrak itu diteken pada 6 Desember 2015. "Persetujuan penggunaan Slot Orbit 123 derajat BT dari Kemkominfo baru diterbitkan 29 Januari 2016," kata Mahfud, Kamis (13/1/2022).

Seiring berjalannya waktu, Kemhan pada 25 Juni 2018 mengembalikan hak pengelolaan slot orbit 123 derajat BT itu kepada Kemkominfo. Lalu, pada 10 Desember 2018, Kemkominfo mengeluarkan keputusan tentang Hak Penggunaan Filing Satelit Indonesia pada Orbit 123 derajat untuk Filing Satelit Garuda 2 dan Nusantara A1A kepada PT. Dini Nusa Kusuma. Namun demikian, perusahaan itu tak mampu mengatasi permasalahan dalam pengadaan Satkomhan. "Saat melakukan kontrak dengan Avanti pada 2015, Kemhan belum memiliki anggaran untuk keperluan tersebut," tuturnya.

Mahfud menambahkan, dalam upaya membangun Satkomhan, Kemhan juga menandatangani kontrak dengan beberapa perusahaan lain yang anggaranya juga belum tersedia. Di antaranya, Airbus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat. "Sedangkan di 2016, anggaran telah tersedia namun dilakukan self blocking oleh Kemhan," ungkapnya. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD