IDXChannel - Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat Kemenhub Suharto mengungkapkan saat ini tidak ada pihak swasta yang menjadi operator layanan angkutan layanan perintis.
Suharto mengatakan hal tersebut lantaran pembuatan layanan angkutan jalan perintis umumnya akan menelan biaya yang tinggi sehingga penerimaan cenderung minim.
Sehingga, dari sisi bisnis layanan ini cenderung mengalami kerugian. Hal tersebut membuat banyak pihak swasta yang enggan masuk ke layanan angkutan perintis.
Padahal, Suharto mengatakan pemerintah telah menetapkan adanya keuntungan sebesar 10 persen dalam struktur Biaya Operasional Kendaraan (BOK) bagi pihak swasta yang berminat menggarap layanan angkutan perintis.
"Dalam birokrasi kami itu ada 10 persen keuntungan, itu pun sudah ditawarkan kepada swasta banyak yang tidak mau. Akhirnya yang terjadi adalah ini penugasan kepada Damri sebagai BUMN," ujar Suharto dalam acara ngobrolin bersama media di Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (7/1/2023).
Suharto mengatakan bHea pihak swasta lebih memilih untuk membangun layanan angkutan di wilayah perkotaan dan sekitarnya.
Hal tersebut lantaran, pangsa pasar dan permintaan layanan di wilayah perkotaan lebih jelas dibandingkan di wilayah angkutan jalan perintis.
"Mereka (swasta) lebih baik mengoperasionalkan di ousat kota atau dalam kota yang secara jelas pontesi demiainnya jelas dan pasti," katanya.
Sementara itu, Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Junaidi mengatakan saat ini sudah terdapat 5 persen pihak swasta yang berkontribusi terhadap angkutan penyebrangan perintis.
Sedangkan keterlibatan BUMN sebanyak 82 persen, diikuti oleh BUMD sebanyak 13 persen.
(SAN)
