Di sisi lain, standardisasi tata kelola TKD diharapkan dapat terwujud lewat kehadiran sistem ini. Melalui simplifikasi regulasi dan penyetaraan parameter output, Kemenkeu tengah membangun bank data (database) yang solid untuk memandu rantai proses mulai dari perencanaan, penganggaran, eksekusi, pemantauan, hingga evaluasi akhir kebijakan fiskal daerah.
Meski demikian, Askolani memberikan penegasan khusus mengenai batasan fungsi dari kompilasi data yang dihimpun oleh sistem Perdana tersebut. Data yang masuk tidak serta-merta menjadi tiket atau jaminan bagi pemerintah daerah untuk menuntut penambahan pagu alokasi anggaran.
"Kehadiran Perdana menjadi fondasi penting dalam transformasi tata kelola transfer ke daerah yang lebih kredibel, akuntabel, dan berbasis data," ujar Askolani.
Melalui integrasi data makro ini, Kemenkeu berharap kualitas pengelolaan keuangan negara semakin prima, sekaligus memastikan setiap dana transfer yang mengalir ke daerah dapat berdaya guna secara efektif untuk mendongkrak perekonomian lokal serta kualitas pelayanan publik.
(Dhera Arizona)