Tia Komalasari/IDXChannel
“Kebijakan fiskal 2022 juga difokuskan untuk mendorong reformasi fiskal secara komprehensif baik untuk optimalisasi pendapatan, penguatan spending better, dan inovasi pembiayaan anggaran yang efisien, prudent, dan inovatif sehingga dapat memperkuat ketahanan fiskal dan memelihara keberlanjutan fiskal jangka menengah-panjang. Sehingga pada tahun 2023, defisit dapat kembali maksimal 3% PDB,” ungkap Wamenkeu.
Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky menunjukkan dukungannya terhadap kebijakan fiskal yang dituangkan dalam RAPBN 2022. Riefky menilai, kebijakan RAPBN 2022 sudah tepat dilihat dari fokus kebijakan dan periode waktunya.
“Fokusnya apa? Menangani pandemi COVID-19. Artinya pos anggaran untuk fasilitas kesehatan, pengadaan vaksin, dan tenaga kesehatan tidak boleh dikompromikan. Lalu, kita harus mengcover masyarakat yang paling terdampak. Nah ini saya rasa fokusnya sudah tepat,” jelas Riefky.
Riefky menambahkan fokus kebijakan juga perlu dilihat periode waktunya. Sebagai contoh, dalam waktu dekat ini prioritas harus mengarah pada aspek kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat. Sementara infrastruktur penting untuk jangka panjang.
“Jadi memang kita perlu lihat kebutuhan baik dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Ada beberapa hal yang benefitnya baru terasa di jangka panjang, tetapi tetap harus kita mulai sekarang. Jadi saya rasa ini (RAPBN 2022) sudah tepat sasaran,” jelas Riefky.(TIA)
