Nia Deviyana
IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengingatkan perlunya mewaspadai gempuran produk impor pada industri elektronik. Berdasarkan data Kemenperin, utilisasi industrinya selalu di bawah 40 persen.
Hal ini terjadi dikarenakan demand domestik elektronik tidak terjaga baik, ditandai dengan banjir produk elektronik impor murah.
Kondisi ini juga dipengaruhi adanya efisiensi belanja pemerintah yang merupakan salah satu konsumen besar produk industri elektronik.
"Kemudian, belum ada regulasi untuk melindungi industrinya, seperti tata niaga untuk pembebasan yang belum kuat. Lalu, regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang hanya berlaku untuk produk handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) serta belanja barang dan jasa pemerintah," ujar Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif, melalui keterangan tertulis, Jumat (28/2/2025).
Kemudian, SNI yang belum seluruhnya diwajibkan, serta adanya tarif nol persen untuk produk-produk elektronika terutama barang hilir pada kerja sama regional atau bilateral.
Kemenperin, kata dia, berharap agar dibuka ruang pasar domestik bagi produk elektronik dalam negeri yang selama ini dibeli pemerintah melalui belanja APBN/APBD dan BUMN/BUMD.
Pembukaan ruang dalam pasar domestik ini bisa dilakukan dengan pemberlakuan kebijakan pembatasan impor produk elektronik, sehingga pasar bisa diisi oleh produk elektronik industri dalam negeri.
"Pasalnya, industri elektronik sedang mengalami tekanan permintaan karena pengurangan belanja
pemerintah untuk produk elektronik ber-TKDN," kata Febri.
(NIA DEVIYANA)
