Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) bersama para pengembang wajib memiliki data perumahan, baik itu rumah masyarakat maupun rumah yang dibangun di daerah.
Data tersebut diperlukan sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan di bidang perumahan. Sehingga, pelaksanaan Program 3 Juta Rumah dapat terlaksana dengan baik.
"Dari data rumah yang dimiliki Pemda tentu akan dapat digunakan untuk berbagai penyusunan program perumahan. Dan kami juga mengajak pengembang di daerah untuk lebih semangat membangun rumah rakyat," kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah dalam keterangannya, Jakarta, Senin (18/11/2024).
Adanya identifikasi terkait kondisi rumah rakyat di daerah, jelas dia, merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan pemetaan dan pendataan hunian rakyatnya.
"Dalam hal ini Kementerian PKP bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan mengolah data yang ada untuk mengetahui rakyat yang berada di garis kemiskinan atau rawan miskin untuk mendapat penanganan dan bantuan perumahan pemerintah," ujarnya.
Lebih lanjut, dia juga menyampaikan, Program 3 Juta Rumah terdiri dari target pembangunan rumah di pedesaan sebanyak 2 juta unit dan di perkotaan sebanyak 1 juta unit. Maka dari itu, dukungan Pemda dan pengembang sangat dibutuhkan.
"Misalnya terkait sertifikasi lahan atau data rumah milik rakyat maka itu bisa sebagai aset. Dan dari aset seperti rumah maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan," katanya.
(Dhera Arizona)
