Kementerian PUPR Pastikan Pembangunan IKN Tak Akan Lakukan Deforestasi

IDXChannel - Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dipastikan bakal segera dimulai pada semester II tahun ini. Proses pembangunan setidaknya diawali dengan pembangunan infrastruktur dasar yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung.
Dalam proses pembangunan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan komitmennya untuk meminimalisasi aktifitas penebangan pohon (deforestasi). Hal ini ditegaskan oleh Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Kementerian PUPR, Danis H Sumadilaga, Jumat (1/7/2022).
"Kita juga akan mengatur bagaimana terutama tentang aspek lingkungan, agar tetap terjaga. Jadi kerjanya yang baik, meminimalisir pohon yang ditebang, tidak mengotori teluk Balikpapan, cara kerja yang lebih baik dan tertib," ujar Danis.
Menurutnya, keadaan hutan di kawasan pembanguann IKN saat ini hanya sekitar 40 persen. Namun dengan adanya pembangunan IKN, nantinya justru akan ditingkatkan menjadi 70 persen.
"Caranya dengan membangun persemaian, atau pembibitan tanaman. Jadi sama sekali salah kalau (ada tudingan bakal terjadi) deforestasi. Yang ada justru akan kita perbaiki menjadi lebih baik. Tidak dirusak," tutur Danis.
Diakuinya bahwa setiap proses pembangunan memang sedikit banyak tetap akan membutuhkan deforestasi. Namun dengan adanya persemaian pembangunan di IKN pemerintah bakal mengutamakan reboisasi, atau penanaman hutan kembali.
"Sekarang kalau kita berbicara KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan), sekarang itu hutan tanaman industri sudah hutan sekunder, pohon ekaliptus, bukan hutan primer lagi. Justru itu nanti yang kita perbaiki menjadi tanaman yang asli dari Kalimantan," janji Danis.
Seperti diketahui, setidaknya pada tahap awal pemerintah bakal membangun beberapa infrastruktur dasar. Setelah dilakukan pemetaan tanah (land development), maka akan dibangun jalan sebagai konektivitas, dan lainnya.
"Kawasan istana presiden,kantor kemenko ,akses jalan menuju kipp,dan di dalam kipp,drainase pengendali banjir,air minun,sanitasi dan lainnya," pungkas Danis. (TSA)