Advenia Elisabeth/MPI
IDXChannel - Kebijakan pemerintah yang mencabut captive market dalam program penyaluran beras dan lambannya revisi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) mengakibatkan kinerja pengadaan beras Perum Bulog melorot.
“Agar kejadian ini tidak berulang di akhir 2023, alangkah patutnya jika pemerintah kembali memikirkan untuk memastikan pengadaan beras program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bersumber dari pengadaan beras Perum Bulog,” ujar Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra dari keterangan resminya, Kamis (8/12/2022).
Menurutnya, dengan ditetapkannya sumber BPNT dari pengadaan beras Perum Bulog, maka stabilisasi harga beras akan mudah untuk dilakukan.
"Selain itu, penggunaan dana APBN juga akan semakin efisien," imbuhnya.
Yeka menambahkan, Badan Pangan Nasional juga harus bisa mengintegrasikan penugasan dari hulu ke hilir sehingga Perum Bulog tidak selalu dijadikan kambing hitam dalam pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
