Lebih jelasnya, jumlah kabupaten/kota dengan peningkatan IPH di minggu ketiga April terdapat 137 daerah. Sementara jumlah kabupaten/kota yang terdapat penurunan IPH mencapai 213 daerah atau lebih banyak separuhnya dari jumlah kabupaten/kota dengan kenaikan IPH.
BPS turut melaporkan kondisi harga minyak goreng yang mengalami fluktuasi di 207 kabupaten/kota sampai Minggu ketiga April. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah didorong untuk menaruh perhatian lebih intensif agar intervensi guna meredam fluktuasi minyak goreng segera dilaksanakan.
"Minyak goreng ini sebagai catatannya, ini peningkatannya terjadi pada 207 kabupaten kota. Sengaja kami memberikan tanda seru karena pada minggu kedua itu hanya 177 kabupaten kota. Sekarang menjadi 207 kabupaten kota. Jadi peningkatannya cukup banyak sekali," ujar Ateng.
Terpisah, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa menuturkan dalam pantauan pemerintah, tren harga minyak goreng rakyat Minyakita lumayan turun. Bapanas mendorong optimalisasi skema Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita bagi BUMN pangan lebih deras dibandingkan sebelumnya.
"Minyakita, harga sudah mulai turun. Memang sekarang ini serapan DMO itu dibagi juga untuk bantuan pangan. Tapi kita usulkan BUMN bisa peroleh sampai 60 persen DMO, sehingga akan mempermudah pemantauan pemerintah distribusi ke pasar-pasar," ujar Deputi Ketut.