Selfie Miftahul Jannah
Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa seharusnya Indonesia membangun sistem tata kelola yang kuat dan memastikan aspek-aspek keadilan dan transparansi dari skema-skema pendanaan yang tersedia. Sistem ini bukan hanya akan berlaku pada JETP, tetapi juga segala skema yang mungkin ditawarkan pada Indonesia di masa depan.
"Kita selalu terbiasa dengan skema pembangunan yang top-down tanpa pelibatan publik secara bermakna. Akhirnya masyarakat selalu jadi korban, kehilangan penghasilan, bahkan kehilangan tempat tinggal. Dengan teknologi komunikasi sekarang, idealnya ada keterlibatan publik, dari yang paling sederhana menggunakan website untuk memberikan akses terhadap draft penyusunan CIPP JETP. Satu-satunya alasan tidak membuka akses adalah pemerintah memang tidak punya political will," ujar Bhima.
Bhima menambahkan bahwa tanpa adanya transparansi, proyek-proyek investasi akan berisiko besar mengancam masyarakat lokal dan masyarakat rentan.
Transisi yang benar-benar adil harus mempertimbangkan aspek ketenagakerjaan, aspek gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI), dan menangani legacy impact dari segala proyek energi. Untuk itu, pelibatan masyarakat seluas-luasnya, terutama masyarakat rentan terdampak, harus dijamin.
“Aspek keadilan dari skema transisi, seperti misalnya JETP, harus secara dikemukakan secara nyata, bukan hanya menjadi embel-embel manis. Skema-skema investasi seringkali berfokus pada aspek bisnis dan pembangunan yang menjamin untung. Sementara pelibatan masyarakat lokal, re-edukasi buruh, dan hal sejenis yang tidak menguntungkan cenderung diabaikan. Harus ada instrumen yang menjamin aspek ini”, ujar Dwi Sawung, Manajer Kampanye Tata Ruang dan Infrastruktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional.
