“Jika APBD belum ada dan belum ditetapkan, akan sulit bagi daerah untuk membayarkan belanja operasional yang terkait dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan realisasi anggaran daerah akan terganggu," ujarnya.
Sementara itu, realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 di wilayah di daeah Papua Meepago misalnya masih terbilang rendah. Hal itu misalnya dialami Kabupaten Deiyai, yang memiliki persentase realisasi pendapatan sebesar 86,53 persen dan realisasi belanja sebesar 75,08 persen.
"Realisasi belanja daerah di Papua, masih banyak yang di bawah rata-rata, Selain itu, kami berharap, seluruh pemda tetap konsisten dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang meliputi modul perencanaan dan penganggaran, penatausahaan serta akuntansi, dan pelaporan,” pungkasnya. (TIA)