Ary Wahyu Wibowo/Kontri
IDXChannel - Pemerintah terus mematangkan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian. Salah satu materi yang tengah digodok adalah terkait Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi (LPS-Koperasi).
Guna kepentingan itu, digelar Uji Publik RUU Perkoperasian di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Kamis (7/12).
“Keberadaan LPS Koperasi menjadi kebutuhan gerakan koperasi untuk membangun ekosistem industri usaha simpan pinjam koperasi yang sehat, efisien dan kredibel, sehingga menjadi keniscayaan untuk segera diwujudkan,” kata Deputi Bidang Perkoperasian, Ahmad Zabadi melalui keterangan resminya, Jumat (8/12).
Para guru besar Hukum UNS dan pengurus koperasi mendukung penuh usulan pembentukan LPS Koperasi tersebut, dan bahkan menyatakan RUU Perkoperasian harus lebih tegas dalam mengatur pembentukan LPS Koperasi.
“Kalau kita lihat dari Pasal 33 UUD 1945, dapat kita interpretasikan konstitusi mendukung keberadaan LPS Koperasi,” ujar Tim Penyusun RUU Perkoperasian, Agung Nur Fajar.
Dia menjelaskan, Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan beberapa studi yang terkait pembentukan LPS dalam rangka Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012, yaitu akhirnya menjadi dasar pengaturan pembentukan LPS Koperasi di pasal 94. Sayangnya, UU 17/2012 tentang Perkoperasian tersebut dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) secara keseluruhan pada 28 Mei 2014.
“Jadi ini layu sebelum berkembang, padahal Kementerian Koperasi sudah menyiapkan kantor, SDM, dan infrastruktur pendukungnya,” ucapnya.
