Rizky Fauzan
IDXChannel – Pemerintah terus berupaya merampungkan audit industri kelapa sawit. Teranyar, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menerima data-data pendukung audit dari Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI).
Dalam kesempatan itu, Luhut meminta kepala daerah hingga kepala dinas tidak menerima ‘pelicin’ dari pengusaha perkebunan sawit. "Saya mohon bantuannya bapak/ibu bupati, bantu pak Ateh, kepala dinas juga harus bantu. Jangan nuntut dua minggu beres, datamu juga harus beres. Kalau ada perkebunan main-main kasih pelicin jangan mau terima," pesan Luhut dalam sambutannya, di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (7/7/2022).
Sementara itu, Ketua Umum AKPSI Yulhaidir mengatakan dukungannya terhadap pemerintah untuk melakukan audit tata kelola industri sawit.
"Kami mendukung apa yang akan dilakukan BPKP untuk mengaudit dengan tentunya berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten," kata Yulhaidir, Kamis (7/7/2022).
Yulhaidir membeberkan mulai dari luas perkebunan sawit di kabupaten, jumlah perusahaan sawit, dan luas perkebunan sawit perusahaan. Ada juga data kelengkapan legalitas perusahaan sesuai ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku, baik legalitas yang dimiliki dan belum dimiliki perusahaan.
Kemudian, ada juga data luas plasma perkebunan sawit dan kemitraan yang menjadi kewajiban perusahaan, jumlah pabrik kelapa sawit yang berlokasi di kabupaten serta data pemilik atau pengelolanya.
"AKPSI juga menyiapkan data jumlah fasilitas pemerintah kabupaten yang digunakan perusahaan, mulai dari jalan, jembatan, pelabuhan, rumah sakit, dan lain-lain dihitung secara kuantitatif dan kualitatif," kata Yulhaidir.
Selanjutnya, ada data jumlah penduduk atau kepala keluarga yang bekerja di area perkebunan sawit atau tanaman sawit dan juga data jumlah desa di area perkebunan sawit. Terkakhir ada data daftar inventarisasi masalah (DIM) kabupaten terhadap persoalan sawit mulai hulu hingga hilir.
AKPSI juga menyebut ada empat isu utama soal sawit yang perlu ditangani segera oleh pemerintah. Isu pertama terkait perlindungan dan pemberdayaan petani.
Kedua, penyelesaian konflik lahan sosial. Ketiga, masalah keberlanjutan lingkungan, dan terakhir peningkatan nilai tambah industri sawit.
(FRI)
