Kemudian, ada juga data luas plasma perkebunan sawit dan kemitraan yang menjadi kewajiban perusahaan, jumlah pabrik kelapa sawit yang berlokasi di kabupaten serta data pemilik atau pengelolanya.
"AKPSI juga menyiapkan data jumlah fasilitas pemerintah kabupaten yang digunakan perusahaan, mulai dari jalan, jembatan, pelabuhan, rumah sakit, dan lain-lain dihitung secara kuantitatif dan kualitatif," kata Yulhaidir.
Selanjutnya, ada data jumlah penduduk atau kepala keluarga yang bekerja di area perkebunan sawit atau tanaman sawit dan juga data jumlah desa di area perkebunan sawit. Terkakhir ada data daftar inventarisasi masalah (DIM) kabupaten terhadap persoalan sawit mulai hulu hingga hilir.
AKPSI juga menyebut ada empat isu utama soal sawit yang perlu ditangani segera oleh pemerintah. Isu pertama terkait perlindungan dan pemberdayaan petani.
Kedua, penyelesaian konflik lahan sosial. Ketiga, masalah keberlanjutan lingkungan, dan terakhir peningkatan nilai tambah industri sawit.
(FRI)