AALI
9350
ABBA
278
ABDA
0
ABMM
2500
ACES
720
ACST
169
ACST-R
0
ADES
6175
ADHI
745
ADMF
8125
ADMG
173
ADRO
3140
AGAR
314
AGII
2340
AGRO
845
AGRO-R
0
AGRS
116
AHAP
83
AIMS
246
AIMS-W
0
AISA
151
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1545
AKRA
1180
AKSI
270
ALDO
775
ALKA
292
ALMI
0
ALTO
193
Market Watch
Last updated : 2022/08/10 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
536.47
-0.12%
-0.62
IHSG
7086.24
-0.23%
-16.64
LQ45
1007.80
-0.09%
-0.91
HSI
19567.55
-2.18%
-435.89
N225
27819.33
-0.65%
-180.63
NYSE
15264.79
-0.27%
-41.01
Kurs
HKD/IDR 195
USD/IDR 14,872
Emas
856,617 / gram

Mahfud MD Sebut Ada Aset BLBI Mengendap di Luar Negeri

ECONOMICS
Riezky Maulana
Jum'at, 04 Juni 2021 12:54 WIB
Mahfud MD menyebut Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) mengidentifikasi bahwasanya ada beberapa aset obligor yang berada di luar negeri.
Mahfud MD Sebut Ada Aset BLBI Mengendap di Luar Negeri. (Foto: MNC Media)
Mahfud MD Sebut Ada Aset BLBI Mengendap di Luar Negeri. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) mengidentifikasi bahwasanya ada beberapa aset obligor yang berada di luar negeri.

Menurutnya, jika dibiarkan maka hal ini akan bisa dimasukkan ke dalam kategori kasus korupsi. Lantaran Indonesia telah meratifikasi The United Nations Convention against Corruption (UNCAC).

"Menurut informasi sementara dari data yang kami punya memang ada beberapa aset dan obligor atau debitur yang berada di luar negeri, mohon kerja samanya," ungkap Mahfud dalam konferensi pers, Jumat (4/6/2021).

Dia menjelaskan, saat ini kasus hak tagih tersebut masihlah berbentuk perdata. Akan tetapi, jika terjadi pembangkangan, pemerintah tak segan untuk menjadikannya kasus pidana.

"Kalau akan terjadi pembangkangan, meskipun ini perdata, supaya diingat bahwa kalau sengaja melanggar gugatan perdata ini bisa saja berbelok ke pidana," ujarnya.

Sekadar informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengerahkan sejumlah kementerian dan lembaga yang ditugaskan sebagai Satgas Penanganan Hak Tagih Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pembentukan satgas tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 6 tahun 2021. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD