Riana Rizkia
IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah terus mencari jalan keluar terbaik usai bentrokan yang terjadi antarpekerja di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) Morowali Utara, Sulawesi Tengah.
"Aparat bersama pemerintah daerah dan PT GNI terus mencari penyelesaian dengan sebaik-baiknya atas apa yang telah terjadi," kata Mahfud melalui keterangan resmi yang diunggah akun YouTube Kemenko Polhukam, Senin (16/1/2023) malam.
Pemerintah, kata Mahfud, telah mempelajari latar belakang terjadinya bentrokan pada 14 Januari 2023 itu. Salah, satunya adalah karena perusahaan belum bisa memenuhi hak-hak pekerjanya.
"Pemerintah sendiri setelah mempelajari latar belakang peristiwa yang terjadi tersebut, maka pemerintah menegaskan bahwa berdasar konstitusi, setiap warga negara berhak untuk mendapat pekerjaan yang layak dengan perlakuan yang adil," kata Mahfud.
Namun, kata Mahfud, para pekerja juga harus mengetahui cara menyampaikan aspirasi dan menuntut hak sesuai undang-undang yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan kerusuhan.
"Oleh sebab itu, perusahaan hendaknya menyikapi setiap tuntutan pekerja dengan arif; sebaliknya para pekerja harus bisa menyampaikan aspirasi dan menuntut hak haknya secara proporsional sesuai peraturan perundang-undangan," ucapnya.
Mahfud menegaskan, pemerintah juga akan menjamin hak pekerja sesuai dengan ketentuan konstitusi. Namun, kata Mahfud, PT GNI pun harus terbuka soal data pekerjanya.
"Pemerintah akan menjamin hak hak pekerja sesuai dengan ketentuan konstitusi. Pemerintah dengan ini mengimbau agar PT GNI bisa bersikap lebih terbuka sehingga pemerintah dapat mempunyai data tentang semua tenaga kerja dan pelaksanaan pengamanan di dalam lingkungan perusahaan yang beroperasi di wilayah Republik indonesia," katanya.
