Tangguh Yudha
IDXChannel - Daya beli masyarakat pada momen Lebaran 2025 dinilai mengalami pelemahan. Pemerintah diminta mencermati indikator-indikator ekonomi yang ada untuk mengambil langkah strategis dalam mendorong konsumsi masyarakat.
Menurutnya, kebijakan memberikan diskon bukan langkah yang tepat.
"Kebijakan pemerintah harus tepat sasaran. Retail harus memberikan diskon, itu bukan pemecahan masalah, karena itu mengurangi margin kan. Sudah pembeliannya sedikit, mesti kasih diskon pula. Kan diskon itu buka dari subsidi pemerintah. Itu subsidi dari marginnya pelaku usaha," kata Chairman & Founder Affiliation Global Retail Association (AGRA), Roy Nicholas Mandey saat dihubungi IDXChannel, Rabu (2/4/2025).
Dia mengatakan, pusat perbelanjaan memang tampak ramai. Namun, banyak pengunjung sekadar melihat-lihat tanpa melakukan pembelian.
Hal itu terlihat dari ukuran rata-rata jumlah barang atau layanan yang dibeli dalam satu transaksi (basket size) mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.
Roy juga menyoroti kebijakan diskon tiket pesawat dan tol yang dinilai lebih banyak menyasar kalangan menengah atas. Menurutnya, kelompok menengah ke bawah yang mudik dengan bus justru tidak mendapat manfaatnya.
"Seharusnya ada diskon untuk bus yang harganya naik," ucap dia.
Dalam kondisi anggaran yang ketat, ia berharap pemerintah tetap bisa menggerakkan berbagai instrumen ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat. Menurutnya, diperlukan juga peningkatan kewirausahaan sebagai solusi bagi masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Kewirausahaan menjadi penting karena banyak industri, seperti tekstil, mengalami penurunan akibat lemahnya permintaan ekspor dan maraknya impor ilegal. Pemerintah harus mencari solusi, bukan sekadar memberikan pernyataan bahwa ekonomi baik-baik saja. Di lapangan, situasi justru berbanding terbalik," kata dia.
(NIA DEVIYANA)
