sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Mendagri: Kalau Tidak Ada Posko Desa/Kelurahan Kemungkinan Besar PPKM Mikro Tidak jalan

Economics editor Dita Angga Rusiana
22/06/2021 09:42 WIB
Tito Karnavian, ingin memastikan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro berjalan dengan baik.
Mendagri: Kalau Tidak Ada Posko Desa/Kelurahan Kemungkinan Besar PPKM Mikro Tidak jalan. (Foto: MNC Media)
Mendagri: Kalau Tidak Ada Posko Desa/Kelurahan Kemungkinan Besar PPKM Mikro Tidak jalan. (Foto: MNC Media)

Meski begitu dia mengatakan bahwa PPKM Mikro tahap 1 dilaksanakan pada 9-22 Februari 2021 hingga perpanjangan tahap 10 yang berlaku 15-28 Juni 2021, terjadi peningkatan dan perbaikan terus menerus terkait keberadaan posko desa/kelurahan.

“Memang dari waktu ke waktu semakin membaik. Beberapa daerah ada yang sudah memiliki posko desa. Itu sudah ada yang 100%. Seperti Aceh, DIY, Jabar, Lampung, Jatim, Jambi, Sumsel, Riau, Bali. Tapi ada juga yang masih kurang. Untuk DKI memang tidak memiliki posko desa karena kota. Kota tidak memiliki desa, yang ada kelurahan. Kemudian juga untuk (posko) kelurahan yang terbanyak itu adalah DIY, Jabar, Kalsel, Jateng dan Bali,” tuturnya. (TYO)

Halaman : 1 2 Lihat Semua
Advertisement
Advertisement