"Kita waspada sesuai arahan presiden angka kerja pemerintah pusat dan 584 daerah provinsi kabupaten kota," jelasnya.
Lonjakan inflasi terjadi akibat kebijakan kenaikan harga BBM yang diambil pemerintah pada awal September. Kebijakan itu ditempuh dikarenakan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat berat, di sisi lain subsidi yang diberikan juga tidak tepat sasaran.
Pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial (bansos) tambahan sebagai bantalan bagi masyarakat miskin dan pekerja serta arahan khusus ke pemerintah daerah (pemda).
"Kalau semua daerah bisa mengendalikan inflasi daerah masing-masing, maka otomatis angka nasional bisa dikendalikan," tegas Tito.
(FRI)