Maulina Ulfa - Riset
Tantangan Inflasi dan Pelambatan Ekonomi
Pemerintah telah menganggarkan THR untuk ASN, TNI-Polri lebih besar dibanding tahun kemarin. Total anggaran THR pada 2022 yang disiapkan sebesar Rp 34,3 triliun. Tahun ini, pemerintah menganggarkan Rp 38,9 triliun untuk membayar THR 2023. Angka ini meningkat Rp4,6 triliun dibanding tahun lalu.
Anggaran THR pemerintah dalam empat tahun terakhir terpantau terus mengalami kenaikan. Pada 2021, jumlahnya senilai Rp30,8 triliun, lebih besar dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya Rp 29,38 triliun. Namun anggaran THR terbesar masih diberikan pada 2019 yang jumlahnya mencapai Rp40 triliun. (Lihat grafik di bawah ini.)
Namun, pemberian THR ini tidak serta-merta mudah bagi pelaku usaha. Di tengah geliat bisnis yang masih berjuang untuk pemulihan, Kemnaker melaporkan telah menerima sekitar 3.000 aduan terkait masalah THR pada hari raya tahun lalu.
Dari seluruh aduan tersebut, ada 1.430 aduan terkait THR yang tidak dibayarkan oleh 833 perusahaan. Kemudian ada 1.216 aduan terkait pembayaran THR yang tidak sesuai ketentuan oleh 695 perusahaan. Sementara 357 aduan lainnya terkait THR yang terlambat disalurkan oleh 208 perusahaan.
Ditambah, saat ini kondisi makroekonomi di Indonesia masih belum terlalu baik mengingat tingginya inflasi yang menghantui.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi tahunan Indonesia meningkat menjadi 5,47% pada Februari 2023 dari level terendah lima bulan Januari sebesar 5,28% dan dibandingkan dengan konsensus pasar sebesar 5,44%.
Tingkat inflasi bertahan di atas batas atas target bank sentral 2 hingga 4% selama sembilan bulan berturut-turut. Imbasnya, harga makanan dan minuman meroket paling tinggi dalam lima bulan menjelang bulan suci Ramadan mencapai 7,23% per Februari 2023. Inflasi transportasi juga melonjak tajam mencapai 13,59%.
Tekanan kenaikan tambahan juga berasal dari biaya pakaian dengan inflasi sebesar 1,18% dan akomodasi/restoran naik 4,08%. Padahal, kesemuanya menjadi sektor yang paling mempengaruhi aktivitas konsumsi selama Ramadan dan menjelang lebaran.
Selain itu, dari 90 kota yang disurvei BPS, Kotabaru, Kalimantan Selatan merupakan kota dengan inflasi tertinggi mencapai 7,88% yoy dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 120,04.
Komoditas penyumbang inflasi di Kotabaru, antara lain beras, bensin, angkutan udara, rokok kretek filter, dan bahan bakar rumah tangga.
Posisi kedua ditempati oleh Meulaboh, Aceh dengan inflasi sebesar 7,72% dan Bandung, Jawa Barat mengalami inflasi sebesar 7,5%. Di urutan ketiga terdapat Bukittinggi, Sumatera Barat dengan inflasi 7,37%.
Selanjutnya, Tanjung Pandan, Bangka Belitung berada di urutan ke empat dengan inflasi sebesar 7,34%. Bergeser ke Sulawesi Utara, inflasi di Kotamobagu tercatat mencapai 7,31% dan diikuti Jember, Jawa Timur dengan inflasi sebesar 7,21%.
Pada posisi delapan terdapat Solo, Jawa Tengah dengan inflasi sebesar 7,11% yoy.
Padahal, berbagai kota yang mengalami inflasi tertinggi tersebut termasuk ke dalam kota tujuan pemudik.
Di tengah optimisme konsumsi yang ada, kenaikan harga ini perlu diwaspadai agar masyarakat tetap bersemangat untuk berbelanja.
Oleh karenanya, peran pemerintah mengelola tradisi mudik dan jaring sosial berupa bantuan secara lebih baik agar momentum Idul Fitri kali ini dapat memberi manfaat besar terhadap ekonomi nasional. (ADF)
