Widya Michella
Padahal, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, lembaga pengumpulan barang dan uang hanya diperbolehkan menggunakan 10 persen dana donasi untuk operasional.
Sementara itu, PPATK juga menemukan bahwa aliran dana ACT mengalir ke sejumlah negara yang berisiko tinggi dalam pembiayaan terorisme. Pada akhirnya, penyidik menetapkan Pendiri dan mantan Presiden ACT Ahyudin (A) sebagai tersangka, bersama Ibnu Khajar (IK) yang juga menjabat Presiden ACT aktif.
Dua tersangka lain yaitu Hariyana Hermain (HH) yang merupakan salah satu pembina ACT sekaligus pejabat yang mengurusi keuangan, dan Novariandi Imam Akbari (NIA) selaku Ketua Dewan Pembina ACT.
(FRI)
