"Presiden sudah minta sama saya tadi ‘Pak Luhut sebelum term saya selesai ini harus semua selesai’, saya bilang sudah pak, akan kita selesaikan. Sekarang ayo kita ramai-ramai kerubutin, kalau kurang orang kita bisa perbantukan nanti," terang Luhut.
Lebih detail, Luhut menyebutkan dirinya juga sudah menelepon Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk merampungkan hal tersebut. Hal itu lantaran sudah enam bulan namun persoalan ini belum kunjung rampung.
Padahal, menurutnya, Simbara dapat memberi berbagai manfaat dalam tata kelola mineral dan batu bara (minerba) tanah air, mulai dari optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kepatuhan pelaku usaha, sampai efektivitas pengawasan bersama antar K/L. Luhut mengatakan bahwa Simbara dapat membuat penerimaan negara meningkat Rp6,5 triliun.
"Apalagi nanti kalau Kemenkeu bisa masuk sekaligus nanti bisa diperbaiki, ini usulan saya nanti, semua pengeluaran IUP (Izin Usaha Pertambangan) dari pertambangan itu harus align dengan sistem yang ada di Simbara. Berapa luasnya, jumlah cadangannya, berapa produksi, nanti RKAB-nya pun gitu, menyesuaikan itu. Jadi jangan nanti sudah dia habis, masih dikeluarin RKAB-nya juga, atau diambil lah nanti dari tempat lain, itulah yang membuat penerimaan negara jadi kacau," kata dia.
(YNA)