Suparjo Ramalan
IDXChannel - Komisi VI DPR mengkritik program kerja yang disusun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2022. Program kerja Kementerian yang dipimpin Sakti Wahyu Trenggono tersebut dianggap kurang memberikan kesejahteraan bagi ekonomi masyarakat terutama nelayan.
"Saya minta nanti di-setting ulang, bisa gak satu program yang benar-benar menukik, menukik untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kalau kita lihat, misalnya program ikan hias dalam ember inikan gak greget sekali, gak nendang," ujar Ketua Komisi IV Sudin dalam rapat kerja bersama Kementerian KKP, Senin (7/6/2021).
Sebelumnya, dalam rapat kerja pembahasan evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020-2021 dan RKA-K/L sekaligus RKP-K/L tahun 2022, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, memaparkan sejumlah program prioritas unit kerja Eselon I.
Misalnya, beberapa program prioritas Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Tangkap, dimana, ada rencana penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA) perikanan tangkap pasca produksi, bantuan dalam rangka peningkatan kesejahteraan nelayan.
Kemudian, pengembangan korporasi nelayan, perizinan usaha melalui sistem informasi izin nelayan cepat (silat), hingga pengelolaan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPN-RI).
