Suparjo Ramalan
BUMN sektor kehutanan dan perkebunan juga tidak lepas dari upaya perampingan. Kementerian BUMN berencana menggabungkan Perum Perhutani dengan Holding Perkebunan Nusantara (PTPN III).
Di sektor infrastruktur, BUMN karya yang bakal dikonsolidasikan di antaranya, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), PT Hutama Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero).
lalu, PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP).
Dalam skemanya, Waskita Karya akan di-inbreng-kan ke Hutama Karya, Nindya Karya dan Brantas Abipraya dilebur ke Adhi Karya, lalu Wijaya Karya atau WIKA akan dilebur ke PTPP. Dari tujuh perusahaan dikonsolidasi menjadi tiga perseroan saja.
Arah BUMN di 2025
Presiden Prabowo Subianto menyatakan keinginan pemerintah untuk bisa memberdayakan BUMN lebih baik. Artinya, kemampuan perusahaan negara dalam peningkatan kinerja finansial dan operasional serta kemampuan layanan publik yang lebih baik menjadi prioritas.
Bagaimana strategi yang tepat untuk merealisasikan target ini?
Toto mengatakan, bukan perkara mudah membuat BUMN lebih baik lagi. Dari kacamata Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, perusahaan negara tidak hanya bertugas mengejar laba, tetapi melaksanakan fungsi pemenuhan kewajiban pelayanan publik alias public service obligation (PSO), melakukan fungsi perintisan (pioneering), dan pembinaan dunia usaha sektor mikro kecil.
“Tugas yang kompleks seperti amanat UU tersebut terkadang dianggap sebagai hambatan BUMN untuk maju,” kata dia.
Apalagi, perusahaan negara kurang bisa bersaing dengan swasta karena banyaknya tugas yang harus ditanggung. Alternatif yang bisa dibuat untuk memudahkan fokus pengembangan BUMN ke depan adalah dengan melakukan plotting BUMN pada matriks dua sumbu, yaitu sumbu fungsi strategis dan sumbu tingkat kesehatan BUMN.
