Anggie Ariesta
IDXChannel - Center of Economic and Law Studies (Celios) merilis laporan berjudul 'Dengan Hormat, Pejabat Negara: Jangan Menarik Pajak Seperti Berburu di Kebun Binatang', yang mengusulkan instrumen pajak progresif dan berkeadilan sebagai solusi untuk meningkatkan penerimaan negara. Studi ini menemukan potensi tambahan penerimaan negara yang signifikan, berkisar antara Rp469 triliun hingga Rp524 triliun per tahun.
Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar mengatakan, angka tersebut secara teknis masuk akal, tetapi kendala utamanya adalah kemauan politik.
"Saat ini diskusinya terhenti pada aspek pemangkasan anggaran, yang juga malah bisa memukul ekonomi pemerintah daerah karena banyak item efisiensi yang tidak tepat sasaran," ujarnya dalam acara peluncuran riset 'Jangan Menarik Pajak Seperti Berburu di Kebun Binatang', Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Menurutnya, ada cara yang lebih strategis untuk memperbaiki sistem pajak agar lebih adil dan progresif, yang dapat meningkatkan penerimaan negara tanpa mengorbankan fondasi masa depan.
Media menjelaskan, masyarakat seringkali fokus pada bantuan untuk orang miskin, namun jarang membahas 'tunjangan perusahaan' yang diberikan kepada korporasi kaya melalui celah pajak.
"Studi ini mengungkap, jika kita menutup celah itu dan menata tarif pajak secara progresif, kita bukan hanya menambah penerimaan, tapi juga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Yang perlu disadari publik adalah kita tidak kekurangan uang, kita hanya kekurangan kemauan politik untuk memperbaiki sistem perpajakan kita,” kata Media.
Peneliti Celios Jaya Darmawan menjelaskan, selain meningkatkan penerimaan, pajak progresif juga dapat meningkatkan keadilan fiskal.
Dia mencontohkan, pajak biodiversity loss di sektor lingkungan dapat menambah penerimaan hingga Rp48,6 triliun dan mengurangi ketimpangan ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas ekstraktif, yang mendominasi 56 persen kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia.
Senada dengan Jaya, Peneliti Celios lainnya, Galau D Muhammad menegaskan, pendekatan teknis untuk mengadopsi pajak progresif sangat mungkin dilakukan, namun membutuhkan keberanian politik.
Sebagai langkah awal, pemerintah dapat meninjau ulang insentif pajak yang selama ini diberikan kepada korporasi besar. Upaya ini dinilai efektif untuk menutup kebocoran anggaran hingga Rp137,4 triliun.
Studi ini menegaskan reformasi perpajakan tidak dapat ditunda lagi. Celios mendorong pemerintah, parlemen, dan masyarakat untuk menjadikan pajak progresif sebagai agenda prioritas nasional.
Reformasi ini harus dibarengi dengan transparansi, pembenahan data, dan penguatan kapasitas kelembagaan perpajakan. Tanpa langkah progresif, negara akan terus kehilangan momentum untuk mewujudkan keadilan yang nyata bagi semua.
(Dhera Arizona)
