Nomenklatur Baru Kementerian BUMN Berubah Jadi Badan Pengaturan BUMN

IDXChannel - Nomenklatur Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah berubah. Perubahan ini dilakukan melalui Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Nantinya, BUMN tak lagi diurus oleh kementerian, melainkan sebuah badan. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI yang juga menjabat Ketua Panja RUU BUMN Andre Rosiade saat membacakan hasil kerja panja.

Baca Juga:

Kementerian BUMN Mau Dihapus, Berubah Jadi Lembaga

Dia mengungkapkan, pihaknya telah sepakat untuk mengubah nomenklatur Kementerian BUMN, menjadi Badan Pengaturan BUMN.

"Pertama, pengaturan terkait lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN dengan nomenklatur Badan Pengaturan BUMN, yang selanjutnya disebut BP BUMN. Jadi, tadi namanya Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BP BUMN," ujar Andre di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Baca Juga:

Menteri-Wamen Tak Lagi Bisa Rangkap Jabatan Komisaris di Revisi UU BUMN

Baca Juga:

Pemerintah Buka Kemungkinan Ubah Status Kementerian BUMN Jadi Badan

Selain itu, kata Andre, panja juga sepakat menambah kewenangan peran BP BUMN dalam mengoptimalkan peran BUMN. Ketiga, pengaturan dividen saham seri A dwiwarna dikelola langsung oleh BP BUMN atas persetujuan Presiden.

"Empat, larangan rangkap jabatan untuk Menteri dan Wakil Menteri pada direksi, komisaris dan dewan pengawas BUMN sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025," kata Andre.

Baca Juga:

DPR Targetkan RUU BUMN Rampung Dibahas Sebelum 3 Oktober 2025

Kelima, kata dia, panja sepakat menghapus ketentuan anggota direksi, anggota dewan komisaris dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. 

Keenam, panja sepakat terhadap kesetaraan gender bagi karyawan BUMN yang menduduki jabatan direksi, komisaris dan jabatan manajerial di BUMN.

Ketujuh, perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan badan, holding operasional, holding investasi, atau pihak ketiga yang diatur dalam peraturan pemerintah. Kedelapan, mengatur pengecualian pengurusan BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal dari BP BUMN.

"Sembilan, pengaturan kewenangan pemeriksaan keuangan BUMN oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Sepuluh, pengaturan mekanisme peralihan dari Kementerian BUMN kepada BP BUMN," ujar Andre.

"Sebelas, pengaturan jangka waktu rangkap jabatan menteri atau wakil menteri sebagai organisasi BUMN sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan, serta pengaturan substansial lainnya," katanya.

(Dhera Arizona)