Felldy Utama
IDXChannel - Komisi VI DPR RI tengah melakukan pembahasan terkait revisi Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN). Salah satu yang dibahas terkait aturan menyangkut menteri dan wakil menteri yang kini tak boleh merangkap jabatan sebagai komisaris.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi UU BUMN Andre Rosiade menyampaikan, soal larangan rangkap jabatan itu telah disepakati bersama pemerintah.
"Di Undang-Undang ini sepakat tadi bahwa tidak ada lagi rangkap jabatan. Jadi tidak ada lagi rangkap Menteri dan Wamen," kata Andre, dikutip pada Jumat (26/9/2025).
Diketahui, rangkap jabatan ini sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Menteri dan Wakil Menteri merangkap jabatan sebagai pengurus di perusahaan pelat merah.
