"Di dalam laporan Tempo tahun 2020 yang lalu kita juga pernah membaca Bagaimana Tempo sudah melakukan investigasi mendalam tentang Keterlibatan gubernur dan koleganya dalam tambang pasir laut dan Gubernur saat itu tidak mengakui bahwa ia mengenal salah seorang pemilik dari pada perusahaan tambang pasir laut," tambahnya.
Di tahun yang sama, Walhi Sulsel bersama perempuan-perempuan Pulau Kodingareng melakukan aksi di depan kantor gubernur.
Bahkan, hingga harus tidur harus bermalam di depan kantor gubernur untuk dapat berdialog dan berdiskusi langsung untuk menanyakan soal alasan Gubernur akan menerbitkan izin-izin tambang pasir laut bagi perusahaan yang diduga kuat memiliki kedekatan dengan gubernur itu sendiri.
"Sayangnya dua malam berturut-turut nelayan tidak juga kunjung ditemui pempuan-perempuan Kodingareng tidak kunjung ditemui dan saya masih ingat betul Bagaimana perempuan-perempuan Pulau kodingareng saat itu berdoa, mengaji dan meminta keadilan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Gubernur tetap akan diberi teguran itu yang Kami sempat lakukan berdoa lalu kemudian memanjatkan mengharapkan ada keadilan bagi masyarakat pesisir pulau-pulau kecil serta nelayan tradisional yang cenderung yang miskin," kata dia.
"Kemudian kami berdoa agar mendapatkan agar pemerintah dalam lingkup tersebut diberi teguran dan diberi sanksi yang serupa atas apa penderitaan yang dialami masyarakat," lanjut Amin.