AALI
10025
ABBA
406
ABDA
0
ABMM
1535
ACES
1415
ACST
272
ACST-R
0
ADES
2570
ADHI
1155
ADMF
7950
ADMG
234
ADRO
1735
AGAR
350
AGII
1470
AGRO
2020
AGRO-R
0
AGRS
210
AHAP
65
AIMS
500
AIMS-W
0
AISA
232
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
795
AKRA
4660
AKSI
458
ALDO
720
ALKA
250
ALMI
238
ALTO
300
Market Watch
Last updated : 2021/10/22 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
516.22
0.19%
+0.98
IHSG
6643.74
0.16%
+10.77
LQ45
970.79
0.27%
+2.64
HSI
26126.93
0.42%
+109.40
N225
28804.85
0.34%
+96.27
NYSE
17132.22
0.29%
+49.07
Kurs
HKD/IDR 1,814
USD/IDR 14,120
Emas
813,779 / gram

Nyanyikan Lagu "Sakit Hati", Ratusan Buruh Suarakan Tuntutannya Soal UMP dan Omnibus Law

ECONOMICS
Dimas Choirul
Kamis, 25 November 2021 12:28 WIB
Aksi demonstrasi buruh terkait UMP 2022 dan omnibus law tampak di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat (25/11).
Nyanyikan Lagu
Nyanyikan Lagu "Sakit Hati", Ratusan Buruh Suarakan Tuntutannya Soal UMP dan Omnibus Law (Dok.MNC Media)

IDXChannel - Ratusan buruh melakukan aksi demonstrasi di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (25/11/2021). Mereka tertahan  di Gedung Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Rencananya, mereka akan bergerak menuju depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK)  sambil mendengar pembacaan putusan MK terkait judisial review Undang-undang Cipta Lapangan Kerja Nomor 11 tahun 2020 atau Omnibus Law.

Alih-alih ingin bergerak menuju depan Gedung MK, ratusan aksi itu tertahan lantaran aparat gabungan telah memasang kawat berduri dan berikade polisi di sebelah selatan sebelum menuju Gedung MK.

Pantauan di lokasi, ratusan buruh yang membawa mobil bertoa tersebut berdendang sambil menyanikan lagu-lagu perlawanan. Pancaran perasaan kecewa tergambar dari raut wajah mereka.

"Sakit hati, bikin sakit hati semua ini terjadi berkali-kali," gema para ratusan buruh itu menyanyikan lagu Tipe X. Sesekali mereka menyanyikan lagu hukum rimba dari Band Marginal.

Sekedar informasi, dalam aksinya, ratusan buruh itu juga menolak formula penetapan upah minimum dengan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan, ada tiga tuntutan dalam aksi buruh tersebut. Pertama, KSPSI sebagai konfederasi buruh di Indonesia menolak formula penetapan upah minimum dengan menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021.

Menurutnya, beleid tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Dengan begitu, belum tepat jika penetapan upah menggunakan aturan turunannya.

"Kenaikan upah minimum ini sangat tidak adil," tegas Andi Gani.

Kedua, KSPSI meminta MK mengumumkan keputusan formil uji materi UU Cipta Kerja bisa berlaku adil. Permintaan itu bertepatan dengan pelaksanaan sidang pembacaan putusan gugatan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi.

"Kami berharap hakim MK bisa berlaku seadil-adilnya. Karena, saya yakin MK merupakan benteng keadilan terakhir yang bisa memutuskan secara adil dan selalu ada untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Ketiga, ia juga meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merevisi atau bahkan mencabut instruksi Mendagri ke kepala daerah dalam rangka penetapan upah minimum.

(IND) 

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD