AALI
9650
ABBA
396
ABDA
0
ABMM
1455
ACES
1240
ACST
234
ACST-R
0
ADES
3000
ADHI
1040
ADMF
7725
ADMG
196
ADRO
1815
AGAR
0
AGII
1525
AGRO
2080
AGRO-R
0
AGRS
177
AHAP
76
AIMS
462
AIMS-W
0
AISA
204
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
890
AKRA
4190
AKSI
424
ALDO
965
ALKA
0
ALMI
0
ALTO
0
Market Watch
Last updated : 2021/12/06 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
505.49
0.72%
+3.62
IHSG
6573.41
0.53%
+34.91
LQ45
945.70
0.72%
+6.77
HSI
23466.39
-1.26%
-300.30
N225
27924.96
-0.37%
-104.61
NYSE
16347.87
-0.77%
-127.38
Kurs
HKD/IDR 1,847
USD/IDR 14,395
Emas
827,268 / gram

Ada Demo Buruh, Polisi Tutup Ruas Jalan di Sekitar Patung Kuda

ECONOMICS
Dimas Choirul
Kamis, 25 November 2021 11:51 WIB
Buruh menolak formula penetapan upah minimum dengan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Ada Demo Buruh, Polisi Tutup Ruas Jalan di Sekitar Patung Kuda
Ada Demo Buruh, Polisi Tutup Ruas Jalan di Sekitar Patung Kuda

IDXChannel - Aparat gabungan menutup ruas jalan di depan Mahkamah Konstitusi (MK) dan arah Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (25/11/2021). Penutupan ruas jalan itu karena adanya demonstrasi buruh.

Pantauan MNC Portal pada pukul 11.26 WIB, polisi memasang bericade dan kawat duri di depan Gedung Sapta Pesona, persis di bawah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).

Di sebelah timur, aparat kepolisian juga memasang kawat berduri untuk menghadang massa aksi yang ingin bergerak ke arah Istana. Sementara, massa demo dibagi menjadi dua bagian, yakni di depan Gedung Sapta Pesona dan di sebelah timur arah Balai Kota.

Sekedar informasi, dalam aksinya, buruh menolak formula penetapan upah minimum dengan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan, ada tiga tuntutan dalam aksi buruh tersebut. Pertama, KSPSI sebagai konfederasi buruh di Indonesia menolak formula penetapan upah minimum dengan menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021.

Menurutnya, beleid tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Dengan begitu, belum tepat jika penetapan upah menggunakan aturan turunannya.

"Kenaikan upah minimum ini sangat tidak adil," tegas Andi Gani.

Kedua, KSPSI meminta MK mengumumkan keputusan formil uji materi UU Cipta Kerja bisa berlaku adil. Permintaan itu bertepatan dengan pelaksanaan sidang pembacaan putusan gugatan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi.

"Kami berharap hakim MK bisa berlaku seadil-adilnya. Karena, saya yakin MK merupakan benteng keadilan terakhir yang bisa memutuskan secara adil dan selalu ada untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Ketiga, ia juga meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merevisi atau bahkan mencabut instruksi Mendagri ke kepala daerah dalam rangka penetapan upah minimum. (NDA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD