AALI
9925
ABBA
294
ABDA
6725
ABMM
1400
ACES
1350
ACST
199
ACST-R
0
ADES
3700
ADHI
845
ADMF
7600
ADMG
195
ADRO
2280
AGAR
358
AGII
1460
AGRO
1480
AGRO-R
0
AGRS
150
AHAP
71
AIMS
406
AIMS-W
0
AISA
176
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1130
AKRA
805
AKSI
740
ALDO
1375
ALKA
358
ALMI
304
ALTO
226
Market Watch
Last updated : 2022/01/17 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
508.13
-0.31%
-1.60
IHSG
6664.99
-0.42%
-28.41
LQ45
949.75
-0.34%
-3.19
HSI
24196.26
-0.77%
-187.06
N225
28318.54
0.69%
+194.26
NYSE
17219.06
-0.23%
-39.94
Kurs
HKD/IDR 1,836
USD/IDR 14,305
Emas
836,242 / gram

Opsi Pengurangan Saham, Serikat Karyawan Sebut Garuda (GIAA) Bernasib Seperti Indosat

ECONOMICS
Suparjo Ramalan
Sabtu, 13 November 2021 07:12 WIB
Ketua Sekarga Tomy Tampatty mengkhawatirkan Garuda bernasib sama dengan Indosat. Dimana, dominasi kepemilikan saham berada di tangan pihak asing.
Opsi Pengurangan Saham, Serikat Karyawan Sebut Garuda (GIAA) Bernasib Seperti Indosat (FOTO:MNC Media)
Opsi Pengurangan Saham, Serikat Karyawan Sebut Garuda (GIAA) Bernasib Seperti Indosat (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga) fokus pada opsi pengurangan saham pemerintah (dilusi) di PT Garuda Indonesia Tbk,. 

Ketua Sekarga Tomy Tampatty mengkhawatirkan Garuda bernasib sama dengan Indosat. Dimana, dominasi kepemilikan saham berada di tangan pihak asing. 

"Garuda Indonesia bisa jadi seperti Indosat ke 2 yang lepas ke tangan Asing di waktu Putri Presiden Pertama RI Soekarno, Ibu Megawati menjabat Presiden RI dan kejadian Indosat menjadi catatan terburuk rakyat Indonesia," ungkap Tomy, Sabtu (13/11/2021).  

Saat ini, opsi dilusi baru bersifat opsional. Dimana, Kementerian BUMN selaku pemegang saham mayoritas baru meminta dukungan Komisi VI DPR, manakala opsi tersebut memungkinkan untuk dilakukan. 

Tomy berharap, Komisi VI dan seluruh fraksi DPR menolak opsi tersebut karena akan menjadi catatan buruk bagi sejarah flag carrier Garuda Indonesia. 

"Kami berharap Ketua DPR Ibu Puan Maharani dan  seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat menolak permohonan restu tersebut karena jika DPR-RI menyetujui mayoritas saham Garuda milik pemerintah dijual kepada pihak swasta atau asing," katanya.  

Saat ini, saham negara mencapai 60,5 persen, Trans Airways sebanyak 28,2 persen, sisanya milik publik sebesar 11,1 persen. Kartika mengakui, bila opsi dilusi ditempuh, maja pemerintah tak lagi menjadi pemegang saham mayoritas. 

(SANDY)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD