Dengan kebutuhan anggaran Rp466 triliun, pembiayaan dari dana APBN yang akan mencapai Rp90 triliun. Angka tersebut menurutnya sangat besar dan perlu dikaji ulang mengingat masih adanya problematika kemiskinan dan pengangguran.
"Ini angka yang sangat besar. Apalagi di tengah kondisi ekonomi negara yang tidak baik-baik saja. Di sisi lain, problematika kemiskinan dan pengangguran juga masih sangat berat. Nampaknya kita perlu mengkaji ulang," tutur dia.
Anis juga menaruh perhatian terhadap investasi yang akan untuk pembiayaan pembangunan IKN, mengingat 80% pembangunan akan dibiayai oleh investor.
"Hingga saat ini perkembangannya masih belum dijelaskan oleh kepala OIKN," pungkas Anis. (NIA)