AALI
8050
ABBA
222
ABDA
0
ABMM
805
ACES
1340
ACST
222
ACST-R
0
ADES
1825
ADHI
865
ADMF
8100
ADMG
154
ADRO
1290
AGAR
404
AGII
1190
AGRO
1445
AGRO-R
0
AGRS
300
AHAP
65
AIMS
374
AIMS-W
0
AISA
208
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
585
AKRA
3130
AKSI
476
ALDO
735
ALKA
234
ALMI
242
ALTO
374
Market Watch
Last updated : 2021/06/22 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
462.88
0.99%
+4.52
IHSG
6087.84
1.53%
+91.59
LQ45
868.47
1.11%
+9.54
HSI
28309.76
-0.63%
-179.24
N225
28884.13
3.12%
+873.20
NYSE
16411.98
1.66%
+268.03
Kurs
HKD/IDR 1,852
USD/IDR 14,400
Emas
823,703 / gram

Pangkas Birokrasi, Kemendagri Harap Kualitas Kinerja PNS Meningkat

ECONOMICS
Dita Angga/Sindo
Jum'at, 11 Juni 2021 11:18 WIB
Sekjen Kemendagri, Muhammad Hudori, mengungkapkan dalam waktu dekat Kemendagri bakal melakukan penyederhanaan birokrasi.
Pangkas Birokrasi, Kemendagri Harap Kualitas Kinerja PNS Meningkat. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Muhammad Hudori, mengungkapkan dalam waktu dekat Kemendagri bakal melakukan penyederhanaan birokrasi. Lewat tahapan ini, Kemendagri menargetkan penyederhanaan birokrasi secara keseluruhan mampu mencapai 70%

Seperti diketahui salah satu langkah penyederhanaan birokrasi adalah dengan memangkas eselon III dan IV dari jabatan struktural. Dimana pejabat-pejabat eselon III dan IV dialihkan ke jabatan fungsional.

“Dengan penyederhanaan birokrasi yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri ini, kita berharap tujuan Bapak Presiden agar seluruh lini birokrasi dapat meningkatkan responsivitas dan kualitas output dari birokrasi itu sendiri, dan proses pengambilan keputusan dapat dipercepat akan segera tercapai,” katanya dikutip dari siaran pers Puspen Kemendagri, Jumat (11/6/2021).

Hudori mengatakan sebelumnya Kemendagri telah melakukan peyederhanaan birokrasi tahap I pada akhir 2020 lalu. Pada tahapan itu, Kemendagri telah menyetarakan sebanyak 808 pejabat struktural baik administrator maupun pengawas, menjadi pejabat fungsional yang mengacu pada keahlian dan kompetensi tertentu.

“Pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri telah dilaksanakan sejak Januari Tahun 2020, sampai dengan pelantikan dalam penyederhanaan birokrasi dimaksud pada 30 Desember 2020,” ujarnya.

Langkah penyetaraan jabatan ini, dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) No.28/2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

Hudori menjelaskan, berdasarkan peraturan itu, penentuan nomenklatur jabatan fungsional hasil penyetaraan, harus memperhatikan tugas, fungsi, dan nomenklatur organisasi. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD