Shifa Nurhaliza
IDXChannel - Menteri Keuangan Sri Mulyani mendampingi Presiden Jokowi memantau pelaksanaan vaksinasi massal yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk sektor keuangan di seluruh Indonesia. Adapun vaksinasi massal covid-19 ini digelar di kawasan Tenis Indoor Senayan, Rabu (16/6/2021).
Dalam akun intagram pribadinya, Menteri Keuangan Sri Mulyani tampak menemani Presiden Jokwi dalam memantau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara massal untuk sektor keuangan.
“Pagi ini mendampingi Bapak Presiden @jokowi meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi 10.000 pegawai industri keuangan dan pasar modal secara gratis di Stadion Tennis Indoor Senayan dan di berbagai kota di seluruh Indonesia,” tulisnya dalam akun instagram @smindrawati , Rabu (16/6/2021).
Secara tegas, Menkeu Sri Mulyani memaparkan anggaran yang telah digelontorkan pemerintah untuk melayani masyarakat ditengah pandemi Covid-19.
“Ingin tahu berapa anggaran negara (#uangkita) menghadapi Covid-19 tahun 2021 dan untuk apa saja? Pertama, vaksinasi Covid-19 dengan anggaran Rp 58,1 Triliun, perawatan pasien Covid-19 senilai Rp 32,33 Triliun, testing dan tracing Rp 6,68 Triliun,” tegasnya.
Selain itu, Menkeu merincikan bahwa anggaran yang digelontorkan untuk insentif dan santunan Tenaga Kesehatan senilai Rp 16,83 Triliun, insentif perpajakan (bebas PPN dan Bea Masuk) kesehatan Rp 20,85 Triliun, biaya operasi kesehatan vaksinasi/APD- Rp 3,3 Triliun, sarana dan prasarana alkes Rp 1,60 Triliun.
Kemudian, untuk penanganan kesehatan lainnya di Daerah Rp 14,86 triliun, satgas BNPB Rp 0,86 Triliun, serta penelitian dan Komunikasi Rp 1,17 Triliun.
“Dana sebesar lebih dari Rp 170 Triliun itu berasal dari penerimaan negara Pajak, Bea Cukai, PNBP dan Pinjaman. APBN (Keuangan Negara) hadir untuk melindungi rakyat dari ancaman Covid-19 dan memulihkan ekonomi. APBN harus kita jaga bersama untuk tetap sehat dan kuat menghadapi hantaman luar biasa ini,” pungkasnya.
Menkeu Sri Mulyani menegaskan bahwa pajak yang dibayarkan oleh masyarakat tentunya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat juga.
“Pajak yang anda bayar adalah bagian dari APBN yang manfaatnya kembali untuk rakyat Indonesia,” tandasnya.
Sekadar informasi, vaksinasi untuk sektor jasa keuangan disediakan sebanyak 100.000 vaksin, dan untuk tahap awal akan diberikan kepada 10.000 pelaku sektor jasa keuangan di Jakarta dan 1.000 pelaku industri jasa keuangan di 10 kota Kantor Regional dan Kantor OJK di daerah yaitu Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Palembang, Medan, Banjarmasin, Makasar, Yogyakarta dan Jambi.
(IND)
