Didin Jalaludin/Kontri
"Ukuran yang diperkecil juga menyebabkan tahu dan tempe mudah hancur. Jika sudah hancur, masyarakat jelas tidak mau beli,"tutur H Adis.
Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Purwakarta, Karliati Djuanda mengatakan, persoalan kenaikan harga kedelai ini tengah dibahas dan sudah dirapatkan di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Pihaknya tengah menunggu arahan dari pemerintah provinsi terkait persoalan tersebut. Karena diakui atau tidak UMKM kerajinan tahu dan tempe menjadi salah satu bagian penunjang ekonomi masyarakat.
"Kalau soal pengendalian harga kedelai ini sebetulnya ranah Dinas Pertanian, karena ada bidang ketahanan pangan dan kerawanan pangan di sana. Kita lebih pada UMKM-nya, ya. Kami harap persoalan ini segera ditemukan solusi sehingga tidak berdapak negatif pada keberadaan UMKM tempe dan tahu di Purwakarta," ujar dia.
Saat ini diakuinya, perajin tempe dan tahu memang mengandalkan kedelai impor, lantaran stok kedelai lokal masih terbatas. Bahkan harga kedelai impor juga dianggap lebih stabil. "Saat ini saja di Purwakarta luas tanam kedelai masih minim yakni di bawah 500 hektare. Itu pun mereka lebih memilih memanen kedelai muda sebagai kacang rebus, dibanding dijual untuk bahan baku tempe atau tahu,"tutupnya. (RAMA)
