Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Saat ini terdapat 114 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang lahannya masih dalam proses pembebasan. Salah satunya ada proyek tol Jakarta - Cikampek (Japek) II Selatan.
Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Qoswara menjelaskan jalan tol Japek II Selatan sendiri nantinya akan membentang sepanjang 62 km dari Jatiasih sampai Sadang, Purwakarta, Jawa Barat dengan nilai investasi sebesar Rp14,69 triliun. Adapun untuk proses pengadaan lahan akan ditanggung seluruhnya oleh pemerintah melalui LMAN.
Pembangunan Jalan Tol ini terbagi dalam tiga Seksi yakni Seksi 1 Jatiasih - Setu sepanjang 9,3 Km, Seksi 2 Setu - Taman Mekar sepanjang 24,85 Km, dan Seksi 3 Taman Mekar - Sadang sepanjang 27,85 km.
Sedangkan yang baru dibangun saat ini adalah seksi 3 Taman Mekar - Sadang sepanjang 27,85 km. Kemudian untuk kedua seksi lainnya masih dalam tahap proses pembebasan lahan.
"Ya dibayar [sampai Jati Asih], misalnya besok ada peresmian Cinere Jagorawi, kamu jalan dari Depok sampai Bandara, itu lewat Alam Sutera, BSD, itu wilayah premium. Sekarang gini, BSD, Alam Sutera, utu kan wilayah premium, sekarang sudah jadi jalan tolnya, berarti kan tanahnya sudah bebas, kalau bebas kan berarti dibayar," ujar Qoswari usai acara taklimat media di Kantor LMAN, Senin (28/8/2023).
Qoswari menjelaskan wilayah Jati Asih memang memiliki tipikal yang berbeda dari pembebasan lahan Japek II Selatan dua seksi lainnya.
Sebab akan jalan tol itu kemungkinan bakal banyak melewati perkampungan penduduk di wilayah Bekasi, Jawa Barat yang tentu akan membuat harganya semakin tinggi dibandingkan seksi lainnya.
"Nah sekarang ada Jati Asih ke Setu (Seksi 1), kan tipikalnya sama (wilayah padat penduduk), kan tinggal dibayar saja, akan diperlakukan sama, tinggal kapan mau dibayar," kata Qoswari.
Namun demikian, Qoswari belum bisa memproyeksikan berapa biaya yang disediakan untuk pembebasan lahan di Jatiasih. Hal tersebut masih menunggu penlok (penetapan lokasi) yang nantinya bakal menentukan berapa harga yang harus dibayar oleh pemerintah.
"Sedangkan untuk Jatiasih sampai setu itu masih on progres. Itu akan dibiayai oleh LMAN, tapi belum ada proyeksinya (harga lahan)," sambungnya.
Setelah penlok dilakukan, maka tim Badan Pertanahan (BPN) setempat akan turun kelokasi untuk menentukan lokasi dan kepemilikan tanah yang harus dibayarkan. Selanjutnya Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang akan menilai berapa nilai harga tanah tersebut.
"Syaratnya apa sih didanai oleh LMAN, pertama Kementerian/Lembaga harus mengusulkan dulu kepada kita, proyek mana saja yang akan didanai pengadaan lahannya oleh LMAN, karena kan perencanaannya harus baik," pungkasnya.
(SLF)
