Michelle Natalia
IDXChannel – Pemerintah menganggarkan belanja negara dalam RAPBN 2024 sebesar Rp3.304,1 triliun atau 14,5% terhadap PDB. Angka ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp2.446,5 triliun atau 74% terhadap belanja negara.
Sisanya sebesar Rp857,6 triliun atau sebesar 26,0% terhadap belanja negara untuk Transfer ke Daerah (TKD). Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, kebijakan belanja negara untuk tahun 2024 diarahkan untuk sejumlah hal.
Pertama, mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, memperkuat kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi.
Kedua, penguatan spending better yang dilakukan dengan mendorong efisiensi kebutuhan dasar, fokus pada prioritas pembangunan dan berorientasi pada hasil (result-based budget execution). Ketiga, mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlinsos melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program,
Keempat, penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah antara lain melalui implementasi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional.
“Kelima, penguatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (spending better) tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga untuk mendorong pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan baik antar golongan maupun antar wilayah," papar Sri dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024 di Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Dia menyebut, BPP tahun 2024 akan dimanfaatkan untuk melaksanakan program-program prioritas antara lain, yang pertama, pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan akses dan kualitas pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan Pendidikan (PIP, KIP Kuliah). Selain itu, BPP juga diarahkan untuk percepatan/akselerasi penurunan prevalensi stunting dan melanjutkan transformasi sistem kesehatan, hilirisasi SDA, dan penguatan daya saing investasi.
