Tangguh Yudha
IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bakal membangun rumah susun (rusun) di Papua. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah menyediakan hunian yang layak di seluruh Indonesia.
Menteri PKP Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara mengatakan, rencana pembangunan rusun tersebut akan difokuskan di dua kabupaten, yakni Yahukimo dan Jayawijaya. Dia menegaskan, seluruh proses mulai dari perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan pembangunan akan dilakukan dengan prinsip tata kelola yang baik.
Selain itu, kata dia, pemerintah juga akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas program.
“Terkait pembangunan rusun di Papua, kita siapkan sesuai tata kelolanya," kata Menteri Ara usai melakukan pertemuan dengan Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta, Senin (4/11/2025).
"Kami juga akan konsultasi dengan Menteri Kehutanan dan pihak-pihak terkait lainnya. Rencananya, pembangunan akan dilaksanakan di Kabupaten Yahukimo dan Jayawijaya,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ara juga menegaskan peningkatan anggaran program perumahan yang naik 100 persen pada tahun 2026 harus diiringi dengan penguatan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan.
"Karena anggaran kami semakin besar, tahun depan naik 100 persen, maka kami perlu terus berkonsultasi dengan BPKP supaya setiap langkah yang kami ambil tetap sesuai tata kelola yang baik,” katanya.
Peningkatan anggaran tersebut akan menopang berbagai program strategis sektor perumahan, termasuk pembangunan rumah subsidi yang ditargetkan naik dari 200 ribu unit tahun ini menjadi 350 ribu unit tahun depan, serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp130 triliun pada tahun 2025.
“Program renovasi rumah juga akan naik signifikan, dari 45 ribu unit tahun ini menjadi 400 ribu rumah pada tahun depan. Karena itu, tata kelola, transparansi, dan efektivitas penyerapan anggaran harus terus kita jaga,” ujar Menteri Ara.
Dia juga mengungkapkan hingga saat ini, penyerapan anggaran Kementerian PKP telah mencapai 74,56 persen, yang mencerminkan komitmen kuat dalam melaksanakan program prioritas nasional penyediaan hunian layak.
(Rahmat Fiansyah)
