Selfie Miftahul Jannah
IDXChannel - Program hilirisasi komoditas tambang gencar dikampanyekan pemerintah sejak lebih dari satu dekade lalu. Namun, bentuk dan hasilnya baru dirasakan saat ini usai pemerintah tsecara tegas melakukan pelarangan ekspor bahan tambang secara mentah. Mengenai hal tersebut Menteri Investasi mengatakan pemerintah sudah cukp bersabar kepada pengusaha untuk membangun smalter sejak 2009 namun belum juga ditindaklanjuti.
"Pemerintah itu sudah terlalu baik, undang-undang pertambangan kita di 2009 harus wajib smelter kemudian gak ada, dan kita kasih waktu sampai 2014 itu juga gak ada, kemudian minta waktu transisi lagi 2017 tapi gak ada. Kemudian minta lagi sampai 2019 sampai 2020. Sampai akhirnya ada larangan ekspor nikel itu," kata dia dalam Special Dialogue with Bahlil Lahadalia: Optimisme Investasi untuk Bumi Pertiwi bersama IDXChannel, Sabtu (20/8/2023).
Bahlil menjelaskan, waktu sosialisasi sudah sangat panjang. PT Freeport Indonesia misalnya sudah sejak lama ada di dalam aturan harus bangun smelter namun PT Freeport Indonesia belum juga membangun. Baru kemudian ketika ada ancaman kontrak tidak akan diperpanjang, PT Freeport Indonesia akhirnya membangun smelter tembaga.
"Sekarang [pembangunan smelter] udah 75 persen, investasinya USD30 billion. Itu salah satu smelter tembaga terbesar di dunia. Jadi memang bukan masalah di sosialisasinya. Persoalan Bersama antara pengusaha dan pemerintah," tandasnya.
(SLF)
