Carlos Roy Fajarta Barus
Usulan kenaikan tarif Transjakarta tersebut disebut-sebut sebagai dampak berkurangnya APBD Perubahan DKI Jakarta Tahun 2023 yang berdampak pada berkurangnya besaran Public Service Obligation (PSO) atau subsidi pemerintah untuk transportasi umum.
"Soal tarif Transjakarta Rp 5 ribu belum diusulkan ke DPRD DKI Jakarta, masih Rp 3.500," kata Heru Budi Hartono.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan tiket berbasis akun atau account based ticketing (ABT) di tiga moda transportasi umum yakni LRT, MRT, TransJakarta yang terintegrasi dengan data KTP (status ekonomi) untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemberian PSO (Public Service Obligation).
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyebutkan penyesuaian tarif transportasi di Jakarta dengan dilihat dari status ekonomi penumpang untuk memastikan subsidi Public Service Obligation (PSO) tepat sasaran.
"Iya tentu itu manfaat jangka panjangnya (subsidi tepat sasaran). Setelah kita mengumpulkan data data profiling pengguna. Kita bisa mengetahui apakah yang menggunakan angkutan umum massal itu domisili Jakarta kah atau Bodetabek. Sekaligus penghitungan PSO yang lebih efisien. Sehingga nanti menjadi lebih tepat sasaran untuk PSO nya," ujar Syafrin, Senin (18/9/2023).
