AALI
10000
ABBA
226
ABDA
7050
ABMM
850
ACES
1450
ACST
256
ACST-R
0
ADES
1645
ADHI
1060
ADMF
8025
ADMG
161
ADRO
1200
AGAR
420
AGII
1040
AGRO
865
AGRO-R
0
AGRS
510
AHAP
69
AIMS
490
AIMS-W
0
AISA
250
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
595
AKRA
3170
AKSI
720
ALDO
825
ALKA
236
ALMI
242
ALTO
326
Market Watch
Last updated : 2021/05/18 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
461.96
-0.19%
-0.89
IHSG
5834.39
0.01%
+0.53
LQ45
868.39
-0.13%
-1.11
HSI
28593.81
1.42%
+399.72
N225
28406.84
2.09%
+582.01
NYSE
16422.96
0.05%
+7.60
Kurs
HKD/IDR 1,836
USD/IDR 14,270
Emas
857,957 / gram

Pengumuman! ASN Dilarang Keluar Kota Selama Paskah

ECONOMICS
Dita Angga/Sindo
Rabu, 31 Maret 2021 17:15 WIB
Surat Edaran tersebut menyatakan bahwa pegawai aparatur sipil negara (ASN) dilarang keluar kota selama libur paskah.
Surat Edaran tersebut menyatakan bahwa pegawai aparatur sipil negara (ASN) dilarang keluar kota selama libur paskah. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo kembali menerbitkan Surat Edaran (SE) No.7/2021. Surat Edaran tersebut menyatakan bahwa  pegawai aparatur sipil negara (ASN) dilarang keluar kota selama libur paskah

“Pegawai ASN dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah atau mudik sejak tanggal 1 April sampai 4 April 2021,” demikian bunyi ketentuan dalam SE yang diterbitkan hari ini.

Namun larangan ini dikecualikan bagi ASN yang melakukan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan dengan terlebih dahulu mendapatkan surat tugas. Yang ditandatangani oleh minimal pejabat pimpinan tinggi pratama atau kepala kantor satuan kerja.

Selain itu larangan juga dikecualikan bagi ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian (PPK) di lingkungan instansinya.  Selain itu ASN tersebut diminta untuk memperhatikan beberapa hal yakni:

1.        Peta zonasi risiko penyebaran covid-19 yang ditetapkan oleh Satgas Penanganan Covid-19

2.      Peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah asal dan tujuan perjalanan

3.      Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satgas Penanganan Covid-19

4.      Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan

Tjahjo dalam edaran tersebut juga memerintahkan agar PPK pada kementerian/lembaga/daerah melakukan penegakan disiplin terhadap pegawai ASN dalam menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam SE tersebut.

“Apabila terdapat pegawai ASN yang melanggar hal tersebut maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam PP No.53/2010 tentang Disiplin PNS dan PP No.49/2018 tentang Manajemen PPPK,” bunyi SE tersebut.

PPK di kementerian/lembaga/daerah juga diminta untuk melaporkan pelaksanaan SE ini kepada MenPANRB melalui alamat surat elektronik https://s.id/laranganberpergianASN paling lambat tanggal 9 April. (TIA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD