AALI
9950
ABBA
0
ABDA
0
ABMM
780
ACES
1515
ACST
280
ACST-R
0
ADES
1675
ADHI
1065
ADMF
8250
ADMG
163
ADRO
1185
AGAR
448
AGII
1190
AGRO
1005
AGRO-R
0
AGRS
320
AHAP
77
AIMS
284
AIMS-W
0
AISA
288
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
456
AKRA
3130
AKSI
800
ALDO
675
ALKA
238
ALMI
226
ALTO
326
Market Watch
Last updated : 2021/04/16 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
483.36
-0.1%
-0.50
IHSG
6086.26
0.11%
+6.76
LQ45
907.67
-0.08%
-0.77
HSI
28969.71
0.61%
+176.57
N225
29642.69
0.07%
+21.70
NYSE
16116.85
0.73%
+116.70
Kurs
HKD/IDR 1,884
USD/IDR 14,643
Emas
831,440 / gram

Pengumuman! PNS Dilarang Mudik dan Ambil Cuti saat Lebaran 2021

ECONOMICS
Dita Angga/Sindo
Rabu, 07 April 2021 13:26 WIB
Untuk larangan mudik diberlakukan mulai tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021.
Pengumuman! PNS Dilarang Mudik dan Ambil Cuti saat Lebaran 2021 (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo kembali menerbitkan Surat Edaran (SE) No.8/2021. Di dalam SE berisi terkait larangan pegawai aparatur sipil negara (ASN) mudik dan mengajukan cuti. 

Untuk larangan mudik diberlakukan mulai tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021. “Pegawai ASN dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik pada periode 6 Mei sampai 17 Mei 2021,” demikian bunyi ketentuan poin pertama dalam SE yang diterbitkan hari ini. 

Namun larangan ini dikecualikan bagi ASN yang melakukan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang bersifat penting dengan terlebih dahulu mendapatkan surat tugas yang ditandatangani oleh minimal pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) atau kepala kantor satuan kerja.Selain itu larangan juga dikecualikan bagi ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian (PPK) di lingkungan instansinya.  

Lebih lanjut dalam edarannya itu Tjahjo juga melarang PNS cuti pada periode 6 Mei hingga 17 Mei 2021. 

“Pegawai ASN tidak mengajukan cuti selama periode sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a (tanggal 6 hingga 17 Mei,” bunyi edaran tersebut. 

Selain cuti bersama, Tjahjo meminta PPK kementerian/lembaga/pemerintah daerah tidak memberikan izin cuti bagi pegawai ASN. Namun larangan cuti pada saat lebaran ini dikecualikan untuk cuti melahirkan dan/atau cuti sakit, dan/atau cuti karena alasan penting bagi PNS. Kemudian dikecualikan juga bagi cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi PPPK. 

“Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam PP No.17/2022 tentang Manajemen PNS dan PP No/49/2018 tentang manajemen PPPK. 

Tjahjo dalam edaran tersebut juga memerintahkan agar PPK pada kementerian/lembaga/daerah menetapkan peraturan teknis dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan di lingkungan instansi masing-masing yang mengacu pada hal-hal yang disebutkan dalam SE tersebut.  

Dia juga memerintahkan kepada PPK untuk memberikan hukuman disiplin bagi pegawai ASN yang melanggar hal tersebut sesuai dengan ketentuan di dalam PP No.53/2010 tentang Disiplin PNS dan PP No.49/2018 tentang Manajemen PPPK. 

PPK di kementerian/lembaga/daerah juga diminta untuk melaporkan pelaksanaan SE ini kepada MenPANRB melalui alamat surat elektronik https://s.id/laranganberpergianASN paling lambat tanggal 24 Mei. 

(SANDY)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD