Petani Sawit Prediksi Harga Minyak Goreng Bakal Naik Jika Aturan DMO dan DPO Dicabut

IDXChannel – Petani kelapa sawit menyoroti rencana Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) mencabut kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) crude palm oil/CPO. 

Menurut Sekretaris Jendral Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, langkah tersebut tepat untuk mendongkrak harga tandan buah segar (TBS) sawit yang saat ini tengah anjlok. 

Baca Juga:

DMO Diberlakukan, Ekspor CPO Justru Meningkat di Februari

"Langkah itu tentunya akan sangat berpengaruh pada peningkatan harga TBS petani sawit yang saat ini kebanyakan masih di bawah Rp 1.500/kg. Seiring juga dengan penurunan harga CPO global hampir 20% selama setahun terakhir ini," ujar Darto kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (24/7/2022).

Kendati demikian, menurutnya akan ada resiko dari  kebijakan tersebut, yakni meningkatkan harga minyak goreng yang sudah ditentukan pemerintah sebesar Rp 14.000 per liter. 

Baca Juga:

Andalkan Penerapan DMO, Pengamat Nilai Kebijakan Cabut Subsidi Migor Belum Efektif

Oleh karena itu, Darto mengimbau pemerintah agar mencari cara atau langkah lain supaya minyak goreng tidak melonjak naik dan harga TBS bisa meningkat. Salah satunya pembatasan kebijakan pemanfaatan minyak sawit.

Baca Juga:

Bertemu Petani Sawit, Moeldoko Pertimbangkan Pencabutan DMO dan DPO 

"Menurut saya, perlu pembatasan kebijakan energi dari sawit yang saat ini B30 menjadi B20 saja. Agar bahan baku minyak goreng tetap melimpah. Fokus pada pangan," paparnya. 

Kemudian, lanjut Darto, moratorium sawit skala luas. Dengan kata lain, tidak ada lagi izin sawit yang diberikan kepada pengusaha sawit, dan sebaiknya fokus bangun kemitraan dan pembinaan petani sekitar konsesi mereka. 

Baca Juga:

Siap-siap! Mendag Zulhas Bakal Cabut Aturan DMO dan DPO CPO

"Kita tidak tahu ke depan, pasar sawit seperti apa. Karena itu perluasan sawit harus di rem. Jangan sampai barang melimpah tapi pasarnya lesu, karena produk kita tidak kompetitif dan over. Lagian masalah sosial dan lingkungan masih banyak, harus perbaiki juga masalah ini selama moratorium sawit itu," jelasnya.

Pihaknya pun sudah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo mengenai pembatasan kebijakan pemanfaatan minyak sawit. Usulan tersebut disampaikan secara langsung pada Maret lalu dan mendapat respon positif dari Kepala Negara.

“Semoga ini bisa dilakukan segera oleh Bapak Presiden untuk penerbitan inpres moratorium sawit," tambah Darto,

Usulnya terakhir yaitu audit sawit yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), harus terbuka dan transparan. Selain itu, audit sawit harus mampu menelusuri kewajiban Ijin dan hak guna usaha (HGU).

(FRI)