AALI
8750
ABBA
226
ABDA
6025
ABMM
4470
ACES
650
ACST
193
ACST-R
0
ADES
7150
ADHI
760
ADMF
8500
ADMG
167
ADRO
3910
AGAR
296
AGII
2400
AGRO
620
AGRO-R
0
AGRS
100
AHAP
104
AIMS
250
AIMS-W
0
AISA
143
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1700
AKRA
1375
AKSI
328
ALDO
680
ALKA
286
ALMI
396
ALTO
178
Market Watch
Last updated : 2022/09/27 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
537.62
-0.34%
-1.81
IHSG
7112.45
-0.21%
-15.05
LQ45
1015.98
-0.41%
-4.21
HSI
17860.31
0.03%
+5.17
N225
26571.87
0.53%
+140.32
NYSE
0.00
-100%
-13797.00
Kurs
HKD/IDR 1,925
USD/IDR 15,125
Emas
794,741 / gram

Polemik ODOL, Pakar: Perlu Reformasi Birokrasi Pengujian Kendaraan 

ECONOMICS
Aan Haryono
Kamis, 17 Maret 2022 11:06 WIB
Pakar Kebijakan Publik Universitas Airlangga Drs Gitadi Tegas Supramudyo Msi soroti tentang polemik ODOL.
Polemik ODOL, Pakar: Perlu Reformasi Birokrasi Pengujian Kendaraan  (Dok.MNC)
Polemik ODOL, Pakar: Perlu Reformasi Birokrasi Pengujian Kendaraan  (Dok.MNC)

IDXChannel - Penerapan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih menjadi polemik. Pemberlakuan pelarangan angkutan truk atau mobil barang yang Over Dimension dan Overload (ODOL) yang diterapkan 2023 mendatang masih menuai protes.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Airlangga Drs Gitadi Tegas Supramudyo Msi menuturkan,  dalam aturan itu pemerintah melarang keras truk yang mengangkut muatan barang berlebih apalagi tidak sesuai dengan ukuran jenis angkutannya.

Kebijakan itu harus dilihat secara komprehensif. Pasalnya, dari sisi pengusaha tak sedikit yang memaksimalkan truk untuk memperbesar profit margin atau selisih keuntungan.

“Namun, jika menyentuh sisi teknis maupun non teknis. Hal ini juga berpotensi munculnya hidden cost di dalam transportasi angkutan barang,” katanya, Kamis (17/3/2022).

Ia melanjutkan, pengemudi truk ODOL juga diketahui berlomba-lomba menawarkan tarif ongkos kirim paling murah kepada industri pemesan jasa angkutan. Tentunya dengan tujuan untuk meminimalkan biaya sewa unit truk.

Namun, katanya, dampaknya pemerintah harus memperbaiki jalan yang rusak akibat ODOL. Selain itu, pemilik angkutan juga harus mengeluarkan biaya pemeliharaan karena truknya telah mengangkut muatan berlebih.


Dosen Kebijakan Publik Unair itu mengatakan, berdasarkan data yang didapat bahwa satu per tiga kecelakan lalu lintas per tahunnya di 11 ruas jalan tol berkaitan dengan truk-truk pengangkut barang.

Efek berantai dari sisi perekonomian, lanjutnya, yang memungkinkan pasokan barang sembako terhambat. Pemerintah khususnya Dinas Perhubungan sebaiknya melakukan reformasi birokrasi pengujian Kendaraan

Halaman : 1 2
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD