AALI
8525
ABBA
580
ABDA
0
ABMM
1480
ACES
1350
ACST
250
ACST-R
0
ADES
2940
ADHI
880
ADMF
7675
ADMG
220
ADRO
1335
AGAR
370
AGII
1300
AGRO
2390
AGRO-R
0
AGRS
254
AHAP
63
AIMS
344
AIMS-W
0
AISA
206
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
590
AKRA
3880
AKSI
430
ALDO
720
ALKA
238
ALMI
242
ALTO
322
Market Watch
Last updated : 2021/09/17 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
459.02
0.03%
+0.16
IHSG
6133.25
0.38%
+23.30
LQ45
862.44
-0.03%
-0.26
HSI
24920.76
1.03%
+252.91
N225
30500.05
0.58%
+176.71
NYSE
16576.77
-0.3%
-50.11
Kurs
HKD/IDR 1,825
USD/IDR 14,220
Emas
805,205 / gram

PPKM Diperpanjang, Bantuan Sosial untuk Keluarga Miskin Harus Diperkuat

ECONOMICS
Erfan Maruf
Kamis, 22 Juli 2021 09:29 WIB
Sosiolog UGM, Profesor Sunyoto Usman, menyebut permasalahan ekonomi keluarga miskin harus menjadi perhatian khusus dengan diperpanjangnya PPKM Darurat.
PPKM Diperpanjang, Bantuan Sosial untuk Keluarga Miskin Harus Diperkuat. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Sosiolog UGM, Profesor Sunyoto Usman, menyebut permasalahan ekonomi keluarga miskin harus menjadi perhatian khusus dengan diperpanjangnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat.

Pemerintah harus bergerak bersama dengan semua elemen dengan konsep gotong royong dalam mengatasi masalah ekonomi.

Dia menilai pemberlakuan PPKM darurat banyak membuat pergerakan perekonomi masyarakat tersendat. Dengan konsekuensi tersebut, pemerintah dengan menggandeng berbagai elemen harus menggelontorkan dana filantropi untuk mengatasi masalah tersebut.

"Kalau PPKM dilanjutkan bantuan sosial untuk keluarga miskin harus diperkuat. Pemda bisa menggerakkan dana filantropis jalin kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan," kata Sunyoto saat dihubungi MNC Portal, Kamis (22/7/2021).

Dia menilai, hal itu perlu dilakukan karena keuangan pemerintah sangat berat mencukupi untuk memberikan bantuan sosial. Pemerintah dinilai juga harus menggandeng organisasi masyarakat dalam menyelesaikan masalah tersebut.

"Keuangan pemerintah sangat berat mencukupi bantuan sosial. Jumlah kelompok miskin dan yang bekerja di sektor informal sangat besar," jelasnya.

Selain itu, kepemimpinan kepala daerah juga menjadi kunci ketaatan masyarakat dalam menjalankan PPKM darurat. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat diperpanjang sampai dengan 25 Juli 2021. Pasalnya Jokowi akan melakukan pelonggaran secara bertahap tanggal 26 Juli jika kasus menurun.

“Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan bertahap,” tuturnya, Selasa (20/7/2021). (TYO)

Rekomendasi Berita
Berita Terkait
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD