Suparjo Ramalan
Menurut Agus, dengan nilai cost overrun yang bombastis itu, maka penggunaan APBN dalam skema penyertaan modal negara (PMN) kepada KAI pun akan sangat besar. Mustahil, kata dia, jika kas negara hanya di gelontorkan pada tahap konstruksi kereta saja. Sebab, tidak akan menolong kelanjutan proyek strategi nasional (PSN) tersebut.
"Gak bakal menolong kalau menurut saya, kecuali digelontorkan banyak uang, belum beroperasi, belum perawatan, ini masih membangun. Nanti operasinya mau menambah berapa lagi," ujar Agus saat dikonfirmasi, Senin (18/10/2021).
Sementara, kebutuhan biaya konstruksi diprediksi mencapai Rp120 triliun. Belum termasuk perkiraan pembengkakan yang saat ini tengah diaudit BPKP. Untuk memfinalisasi dan menyukseskan proyek di sektor transportasi itu, pemerintah akan tetap menggunakan APBN sebagai alternatif.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui penggunaan APBN untuk menyokong proyek tersebut. Persetujuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 yang merevisi Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.
Indikator kedua adalah tidak ekonomis atau menguntungkan. Agus menilai pendapatan dari okupansi penumpang dan biaya operasional dan perawatan kereta tidak seimbang. Dimana, biaya operasional kereta per tahun diperkirakan mencapai Rp 5 triliun - Rp 10 triliun.
